MENU TUTUP

Relawan Jokowi Minta Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Mundur

Sabtu, 13 November 2021 | 07:49:57 WIB
Relawan Jokowi Minta Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Mundur

GENTAONLINE.COM - Menteri Kabinet Indonesia Maju yang diduga terlibat dalam bisnis alat kesehatan dalam hal ini tes polymerase chain reaction (PCR) harus mundur dari pemerintahan.

Demikian disampaikan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer saat berbincang sesaat lalu di Jakarta, Jumat malam (12/11).  

"Ya kan ada Menteri yang coba minta polemik PCR ini dihentikan, kita juga minta agar Menteri tersebut untuk diberhentikan juga dari jabatannya," tegasnya.


"Saya tidak mau nyebut nama. Itu sebenarnya udah terang-benderang sebenernya. Kita minta Menteri yang bersangkuta untuk turun, mundur," tegasnya lagi.

Aktivis 1998 ini tidak ingin kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin dinodai oleh kasus-kasus yang justru bisa menciderai bagusnya kepemimpinan Jokowi.


"Yang harus diberhentikan itu bukan polemiknya tetapi Menterinya yang harus dihentikan dari pestapora mereka!" imbuhnya menegaskan.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pimred Gentaonline.com Berikan Apresiasi Terhadap Penanganan Kasus LY di Polrestabes Pekanbaru.

2

IKA FEKONSOS UIN SUSKA RIAU, TAJA PROGRAM ALUMNI DENGAN MATERI PERTAMA TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA

3

APAK Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembebasan Bersyarat Asri Auzar ke BAPAS Pekanbaru

4

Aktivis Lingkungan Desak Polisi Tangkap Pelaku PETI di Peranap, Surat Resmi Desa Dinilai Bukti Keresahan Warga

5

SPBU Kerinci Disorot, Distribusi Bio Solar Subsidi Jadi Sorotan Warga

6

Dugaan Tangkap Lepas Di Kasus Narkoba. Terjadi Juga Di Kasus PETI. Dengan Istilah "BAKAR LALU STOR UPETINYA BILA MAU OPERASI KEMBALI". Baturijal Hulu Membara !

7

PTUN Pekanbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 22978 seluas 19.775 m2 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

8

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan terduga pelaku Shidiq Al Fajri kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Tambang, Resor Kampar, Polda Riau.

9

Kuasa Hukum Desak Aparat Penegakan Hukum APH di Wilayahnya Konflik Lahan Eks HGU 366 Hektar Lahan