MENU TUTUP

Fitra Riau: Kebijakan Pembangunan Tower Perkantoran Pemprov Riau Tak Berpihak ke Masyarakat

Senin, 24 Januari 2022 | 09:47:14 WIB
Fitra Riau: Kebijakan Pembangunan Tower Perkantoran Pemprov Riau Tak Berpihak ke Masyarakat

GENTAONLINE.COM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyayangkan timbulnya wacana pembangunan kompleks perkantoran oleh Pemprov Riau yang digadang-gadang akan membangun dua tower.

Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, mengatakan jikalau pembangunan tersebut memang ada dalam nomenklatur Anggaran APBD 2022, tentu itu tak berpihak kepada masyarakat. Sebab, menurutnya situasi saat ini belum pulih dari segi ekonomi lagi segi kesehatan fiskal yang menurun. 

“Kalau dari data Fitra Riau di 2021 kemarin indeksnya masih rendah khususnya di daerah kabupaten/kota. Di Riau sendiri indeksnya 0, 13 dan ini hampir sejajar dengan daerah dan kabupaten/kota,” terangnya saat dihubungi, Sabtu, 22 Januari 2022.

Ia menjabarkan berdasarkan sepengetahuannya, wacana pembanguan dua tower tersebut tak ada dalam RPJMD 2018-2024. Taufik berpendapat Pemprov Riau perlu memperjelas kepada publik alasan pembangunannya.

Kalau begini berarti Pemprov Riau lari dari konsep pembangunan  di dalam RPJMD. Padahal Pemprov Riau bisa mengutamakan dari segi pembangunan jalan yang bermanfaat untuk rakyat, itu difokuskan ke sana daripada sekadar untuk OPD,” tutur Taufik.

Menurut Taufik, pemerintahan Syamsuar lari dari komitmen dalam dokumen RPJMD. Hal itu bisa dilihat dari Pemprov Riau yang tak mengukur capaian-capaian kinerjanya, melainkan cenderung ke perencanaan yang berlebihan atas pembangunan.

“Banyak pembangunan yang bernuansa politis. Saat kita butuh dana di tengah pandemi tetapi Pemprov Riau malah membangun yang tak semestinya. Kebijakan seperti ini tak berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.(roc)

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat