Gubri dan DPRD Gelar Rapat Pergeseran Anggaran Untuk Covid-19
GENTAONLINE.COM - Dalam upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Riau, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menggelar Rapat Pergeseran Anggaran bersama Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau beserta Ketua Fraksi Partai. Rapat ini berlangsung di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Kamis (16/4/20) malam.
Dalam kesempatan itu, Gubri menyampaikan bahawa sebelumnya Provinsi Riau telah melakukan pergeseran anggaran tahap I yang berjumlah Rp 74.98 miliar. Sementara itu, di tahap ke-II, pergeseran anggaran yang ada di Provinsi Riau untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 399 miliar.
"Untuk kegiatan recofusing realokasi anggaran kita bekerja sama dengan empat lembaga yakni Polda, Kejati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta Inspektorat Polisi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Syamsuar menyebutkan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dalam mencegah penyebaran Covid-19 yang saat ini berkembang.
"Kami dari Pemerintahan telah melakukan banyak langkah untuk pencegahan Corona di Riau, salah satunya menyediakan 47 rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet mengaku bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintahan dalam menangani kasus Covid-19 di Provinsi Riau. Untuk itu, ia meminta agar pihak Pemerintah Provinsi Riau supaya lebih terbuka dalam masalah tersebut.
"Kami dari DPRD Riau siap membantu masalah Corona dan mari bersama membangun visi Riau kedepan," katanya. ; Untuk diketahui, Rapat Pergeseran Anggaran ini sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) tentang penyaluran pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling lambat dua minggu terhitung sejak tanggal 9-23 April 2020.
Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Yan Prana Jaya, Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.(rtc)
