EFEKTIVITAS TIM TERPADU DIPERTANYAKAN: KONFLIK PT ARARA ABADI DAN WARGA MINAS TERUS BERLARUT
SIAK – Peran Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik (TFPK) Kabupaten Siak dalam menangani sengketa lahan antara PT Arara Abadi dan masyarakat Kecamatan Minas kini menuai kritik tajam. Alih-alih membawa solusi damai, kehadiran tim tersebut dinilai belum mampu meredam ketegangan yang justru kian memanas di lapangan.
Kritik ini mencuat menyusul keluarnya surat rekomendasi nomor 003/TFPK-S/IV/2026 yang ditandatangani oleh Ketua TFPK, Anton Hidayat, SH. Surat tersebut dinilai masyarakat hanya berisi imbauan normatif tanpa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya, yakni sengketa penguasaan lahan seluas ± 180 hektar.
Hanya 'Macan Kertas' Sejumlah pihak menilai rekomendasi yang dikeluarkan TFPK tidak memiliki kekuatan eksekusi yang nyata untuk menghentikan aktivitas perusahaan di lahan yang masih bersengketa. Warga merasa tim terpadu cenderung pasif dan hanya menjadi "stempel" administratif yang melegitimasi klaim perusahaan atas areal PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan)." Kami melihat tim ini sangat lemah dalam fungsi mediasi.
Mereka hanya menyarankan kami menempuh jalur hukum, sementara di lapangan alat berat perusahaan terus bekerja di bawah pengawalan. Jika hanya untuk menyarankan ke pengadilan, untuk apa tim ini dibentuk ?" ujar salah satu koordinator warga dengan nada kecewa.
Indikasi KetidaknetralanLemahnya peran TFPK juga memicu spekulasi liar di tengah masyarakat mengenai netralitas para pengambil kebijakan. Muncul tudingan bahwa tim bentukan pemerintah daerah ini tidak berdiri di tengah, melainkan lebih condong membela kepentingan korporasi.
Ketidakpercayaan publik ini semakin diperparah dengan minimnya transparansi dalam proses verifikasi data yang dilakukan oleh tim di lapangan.Mendesak Evaluasi BupatiMelihat kondisi di lapangan yang kian kondusif—ditandai dengan adanya gesekan fisik dan penangkapan warga Aliansi Masyarakat Kecamatan Minas mendesak Bupati Siak untuk mengevaluasi total kinerja TFPK.
Masyarakat meminta agar tim ini diisi oleh figur-figur yang berintegritas dan mampu bertindak sebagai mediator yang adil, bukan sekadar administratif. Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret lebih lanjut dari TFPK untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam meja perundingan yang setara. Jika terus dibiarkan tanpa solusi yang berpihak pada keadilan, dikhawatirkan konflik ini akan meledak menjadi kerusuhan sosial yang lebih besar.
(Lelek)
