MENU TUTUP

Fraksi Demokrat Usulkan BLT untuk Masyarakat dan UMKM di APBD

Kamis, 03 September 2020 | 09:48:54 WIB
Fraksi Demokrat Usulkan BLT untuk Masyarakat dan UMKM di APBD

GENTAONLINE.COM - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Permintaan itu disampaikan Agung sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan dirinya melalui Fraksi Demokrat DPRD Riau telah mengusulkan agar bantuan tersebut bisa masuk kedalam APBD Perubahan maupun murni 2021.

"Benar. Kami meminta agar pemprov jangan tutup mata dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Memberikan BLT kepada masyarakat maupun UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 adalah keputusan bijak untuk menggairahkan kembali ekonomi masyarakat," ucap Agung , Selasa (1/9/2020).

Ia mencontohkan dampak pemebrian BLT kepada masyarakat maupun UMKM. Dengan bantuan tersebut, masyarakat yang tadinya cukup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa terbantu.

Begitu juga dengan UMKM. Dimana pada saat pandemi berlangsung, tidak sedikit UMKM yang me galami kerugian. Sehingga terkendala dari segi moda.

"Dengan bantuan tersebut, masyarakat yang tadinya cuman punya Rp300 ribu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekarang ditambah oleh pemprov Rp300 ribu misalkan, jadi bertambah dua kali lipat. Begitu juga dengan UMKM yang sifatnya kecil.

Dari kekurangan modal, sekarang ada bantuan modal. Dampaknya apa? sudah pasti ke gairah ekonomi. Pasti akan kembali bertumbuh," terangnya.

Soal teknis, dirinya meminta agar dinas terkait agar bisa mempersiapkan dengan matang. Jangan sampai bantuan telah dianggarkan, terjadi persoalan pada proses penyaluran. Sehingga akhirnya pemberian bantuan tidak efektif. Seperti yang terjadi sebelumnya.

Dimana ada banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan, malah tidak dapat. Bahkan masyarakat yang mendapat bantuan justru masuk kategori masyarakat mampu.

"Sekali kami tekankan agar pemprov serius mengurusi masyarakat. Jangan seperti pemberian BLT sebelumnya. Tidak sedikit pengaduan yang masuk ke kami. Dinas terkait juga tolong serius. Kalau enggak mampu kadisnya mundur saja. Masak cuman menyalurkan kepada yang berhak masih juga banyak persoalan. Kan aneh," tambahnya.

Fraksi Demokrat DPRD Riau dipastikan dia bakal mengawal usulan tersebut hingga benar-benar di realisasikan oleh Pemprov Riau. Dalam kesempatan itu ia juga meminta dukungan masyarakat Riau agar perjuangan pihaknya dapat terlaksana tanpa ada persoalan berarti nantinya.(rpc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dishub Kampar Tegaskan Pungutan Parkir di Disdukcapil dan UPT Samsat Tidak Resmi, Minta Dihentikan

2

Kadis PUTR Rohil Dilaporkan ke Kejati dan Polda Riau Terkait Dua Proyek Jalan Rp34,6 Miliar

3

KOPARI Desak Polda Riau Usut Dugaan Jual Beli Lahan di Kawasan Hutan

4

Diduga Pabrik PT LAS "Minyak Kita" Berdiri Tanpa Plang, Muncul Dugaan Kebocoran Pajak dan Pencemaran Limbah

5

Pimred Media Mengecam Pengacara Arogan Pelanggaran kode Etik Penghinaan Martabat Profesi Wartawan

6

Hina Profesi Wartawan, Hotman Paris di Kejar Organisasi Wartawan, PWI dan PWMOI Bersuara

7

Diduga Diteror dalam Sengketa Tanah, Warga Tangkerang Barat Pertanyakan Pendampingan RW 08 dan Minta Polisi Menyelidiki Dugaan Mafia Tanah

8

Sebarkan Fitnah Keji terhadap Ketua KNPI Riau yang Dikriminalisasi Polresta Pekanbaru, Ini Sanggahan Istri Larshen Yunus*

9

Pemerintah Kecamatan Tambang Mengaku Belum Tahu Aktivitas Galian C Ilegal, Ulul Azmi Jadi Sorotan