MENU TUTUP

Pakar Sindir Jokowi Bersyukur Tak Lockdown: Kasus RI Tinggi

Selasa, 12 Januari 2021 | 10:08:00 WIB
Pakar Sindir Jokowi Bersyukur Tak Lockdown: Kasus RI Tinggi ilustrasi

GENTAONLINE.COM - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang bersyukur karena Indonesia tidak perlu menerapkan lockdown atau karantina wilayah sejak pandemi Covid-19 dikritik.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai ucapan syukur itu tidak tepat. Pasalnya, kondisi pandemi di Indonesia tak kunjung membaik.

"Apa yang harus kita syukuri kalau kita jadi hotspot terbesar di Asia Tenggara? Artinya, jumlah kasus paling tinggi, kematian paling tinggi. Dari sisi kesehatan, saya belum melihat kita punya prestasi baik," kata dia.

Indonesia telah mencatat 836.718 kasus positif Covid-19 hingga Senin (11/1). Situs Worldometers menyebut Indonesia berada di urutan ke-20 dalam daftar negara dengan kasus positif Covid-19 terbanyak.

Indonesia juga mencatat 24.343 kematian akibat Covid-19. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai negara nomor tiga di Asia dengan tingkat kematian akibat Covid-19 tertinggi.

Kasus aktif pun mencapai 123.636 orang. Situs worldometers menempatkan Indonesia di urutan ke-21 dunia dan ke-3 di Asia dalam daftar negara dengan kasus aktif terbanyak.

Masdalina menyampaikan sebenarnya Indonesia bisa menekan laju kasus dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total. Namun, ia menilai readyviewed penerapan PSBB hingga berganti nama menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini tidak efektif.

"Kalau kita mau bicara PSBB total itu lockdown sebenarnya. Cuma masalahnya, kita seolah-olah PSBB, tapi tidak PSBB sebenarnya," ujar dia.

"Tidak usah pakai terlalu banyak jargon. Jadi, ikuti saja pedoman pengendalian dengan baik, testing yang cukup, tracing yang baik, langsung isolasi dan karantina," imbuh Masdalina.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengucap syukur Indonesia tidak melakukan lockdown karena warga masih bisa beraktivitas. Ia merujuk kondisi sejumlah negara yang menerapkan lockdown, seperti Inggris, Jepang, dan Thailand.

"Alhamdulillah masih beruntung tidak sampai lockdown. Kalau negara lain di Eropa lockdown enggak sebulan-dua bulan, sampai tiga bulan," ucap dia, dalam acara Pemberian Bantuan Modal Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (8/1).

Ia pun menyoroti kegiatan ekonomi yang terdampak Covid-19 serta optimismenya terkait vaksin.

Senada dengannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kesejahteraan rakyat akan turun semakin dalam bila aktivitas masyarakat terus berhenti.

"Selama kurun waktu 10 bulan berada dalam pandemi Covid-19, serta hari-hari ke depan yang juga belum menunjukan pandemi akan berakhir, telah membawa kesadaran kepada kita semua bahwa apabila aktivitas masyarakat terus berhenti maka akan berdampak pada penurunan kesejahteraan rakyat yang semakin dalam," kata dia, dalam Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (11/1).(cnn)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pimred Gentaonline.com Berikan Apresiasi Terhadap Penanganan Kasus LY di Polrestabes Pekanbaru.

2

IKA FEKONSOS UIN SUSKA RIAU, TAJA PROGRAM ALUMNI DENGAN MATERI PERTAMA TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA

3

APAK Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembebasan Bersyarat Asri Auzar ke BAPAS Pekanbaru

4

Aktivis Lingkungan Desak Polisi Tangkap Pelaku PETI di Peranap, Surat Resmi Desa Dinilai Bukti Keresahan Warga

5

SPBU Kerinci Disorot, Distribusi Bio Solar Subsidi Jadi Sorotan Warga

6

Dugaan Tangkap Lepas Di Kasus Narkoba. Terjadi Juga Di Kasus PETI. Dengan Istilah "BAKAR LALU STOR UPETINYA BILA MAU OPERASI KEMBALI". Baturijal Hulu Membara !

7

PTUN Pekanbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 22978 seluas 19.775 m2 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

8

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan terduga pelaku Shidiq Al Fajri kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Tambang, Resor Kampar, Polda Riau.

9

Kuasa Hukum Desak Aparat Penegakan Hukum APH di Wilayahnya Konflik Lahan Eks HGU 366 Hektar Lahan