Cerita Kader Demokrat Dirayu Pro KLB: Istana di Belakang Kita
GENTAONLINE.COM- Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Tual, Provinsi Maluku Jemi mengaku ditawari uang dan jabatan jika menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu.
Kala itu, dia dihubungi seorang kader DPD Demokrat Maluku dan dijanjikan uang Rp100 juta. Orang yang menghubunginya juga meminta Jemi tidak khawatir karena KLB dibekingi Istana.
"Mereka minta gabung di KLB dengan iming-iming uang dan jabatan, siapa yang tak mau uang dan jabatan, mereka katakan tak perlu khawatir istana di belakang kita," kata Jemi, usai mengikuti Rakorda Partai Demokrat Maluku, di Ambon, Selasa (16/3).
Jemi dihubungi orang yang pro KLB pada 19 Februari. Kala itu, dia menolak lantaran masih loyal terhadap kepengurusan hasil Kongres Maret 2020 dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum.
Saat dihubungi seseorang yang mengajaknya datang ke KLB, Jemi tengah rapat secara virtual dengan Sekjen Teuku Rifky.
"Sempat belum memberikan jawaban soalnya masih sedang rapat virtual bersama Sekjen, mereka katakan kenapa mesti takut, saya katakan saya lebih suka mendapat jabatan melewati sebuah proses, apalagi soal uang itu soal harga diri," ucapnya.
Awalnya, sebanyak 11 kader DPD Partai Demokrat Maluku mengaku dibelikan tiket pesawat pulang dan pergi untuk mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) di DeliSerdang, Sumatra Utara pada 5 Maret.
Plt Partai Demokrat Kota Ambon Max Penturi mengatakan itu wajar. Namun, dia mengklaim kala itu tak diiming-imingi uang Rp100 juta dan jabatan, karena fokus menyukseskan Meoldoko menjadi ketua umum yang baru lewat KLB.
"Kita dibelikan tiket itu wajar, tidak mungkin pergi ikut KLB dengan uang sendiri, ya dikasih uang minum kopi wajar ya, ditanggung tiket pulang pergi itu pasti, sekali lagi tidak mungkin pergi pakai uang pribadi," katanya.
Diketahui, KLB Demokrat di Deli Serdang diinisiasi oleh sejumlah kader yang telah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka antara lain Darmizal, Ahmad Yahya, Jhoni Allen Marbun dan beberapa orang lainnya.
KLB itu menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, Jhoni Allen Marbun sebagai sekjen dan Marzuki Alie menjadi ketua dewan pembina.
Sementara itu, DPP Demokrat yang diketuai AHY menyebut KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional lantaran tidak digelar sesuai dengan aturan dalam AD/ART.
Dia juga menyayangkan Moeldoko terlibat dalam gerakan ilegal tersebut. Terlebih, Moeldoko bukan kader Demokrat dan merupakan pejabat tinggi negara lingkaran dalam Presiden Jokowi.
Mengenai keterlibatan Moeldoko, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin enggan berkomentar. Menurutnya, hal itu tak berkaitan dengan jabatan Moeldoko di KSP.
"Sudah masuk di ranah pribadi itu. Tidak ada hubungannya dengan KSP atau pemerintahan," ujar Ngabalin(cnn)
