Muara Karta Yakin Hadi Tjahjanto Bisa Jalankan Perintah Presiden Berantas Mafia Tanah
GENTAONLINE.COM - Kepolisian berhasil mengungkap kasus kejahatan mafia tanah yang melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari hasil penyelidikan, Polda Metro Jaya menetapkan 27 orang tersangka dalam kasus mafia tanah.
Sebanyak 4 orang tersangka di antaranya merupakan pejabat BPN tingkat Kabupaten/Kota.
Para pejabat BPN yang ditangkap karena diduga memanfaatkan jabatan dan wewenangnya itu bertugas di Kantor Wilayah BPN di Jakarta dan Bekasi.
Buat memerangi aksi mafia tanah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim khusus lintas kementerian dan lembaga. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut dilibatkan untuk memerangi mafia tanah.
Merespons hal tersebut, Ketua Lembaga Hukum Ikatan Alumni Universitas indonesia (Iluni UI), Muara Karta Simatupang, menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah tepat.
"Saya yakin Hadi Tjahjanto bisa menjalankan perintah Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah," kata Karta dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (15/7).
Pasalnya, praktik mafia tanah sudah sangat meresahkan. Apalagi banyak menimpa orang-orang kecil yang tidak paham hukum.
"Hadi Tjahjanto diharapkan bisa membantu Pak Presiden yang begitu semangat dan menggebu ingin memberantas mafia tanah," ucap Karta.
Karta menambahkan, saat Jokowi menggaungkan perang atas mafia, sejumlah institusi terkait ramai-ramai membentuk Satgas Mafia Tanah.
"Namun itu cuma sesaat, karena mereka kemudian disibukkan dengan urusan kelangkaan minyak goreng," kata Karta. "Sehingga pemberantasan mafia tanah jadi melempem."
Karta yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Putra Putri Angkatan Udara (PPP AU) ini menaruh harapan besar kepada Hadi Tjahjanto dengan segudang pengalaman serta keberaniannya memberantas mafia tanah.
"Bersihkan juga oknum-oknum BPN yang merangkap sebagai agen mafia tanah," pinta Karta.
Karta mensinyalir hampir di semua kantor BPN terjadi praktik mafia tanah yang bekerjasama dengan oknum notaris.
"Hadi harus bisa memenjarakan mafia tanah serta membuat jera mafia tanah, sesuai keinginan Presiden Jokowi," demikian Karta.(rml)
