MENU TUTUP

Jika Pertalite Dinaikkan, Pemerintah Kaji Anggaran Bansos

Jumat, 26 Agustus 2022 | 09:38:19 WIB
Jika Pertalite Dinaikkan, Pemerintah Kaji Anggaran Bansos

GENTAONLINE.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mengkaji anggaran bantuan sosial (bansos) jika harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite naik.

"Bansosnya diminta untuk diperdalam anggarannya dari mana, programnya seperti apa," kata Airlangga di Istana Negara, Kamis (25/8).

Sebelumnya, pemerintah masih mengevaluasi rencana kenaikan harga BBM subsidi yakni pertalite dan solar.

Airlangga mengungkapkan para menteri terkait akan merampungkan evaluasi rencana tersebut pekan ini.

"Terkait evaluasi masih sedang dilakukan dalam satu dua hari ini. Minggu ini kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden," ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (24/8).

Airlangga mengungkapkan anggaran subsidi energi hanya Rp502 triliun. Sehingga, pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah opsi agar subsidi BBM tidak membengkak, termasuk menaikkan harga BBM.

Pada saat yang sama, pemerintah juga memikirkan bantalan bagi sosial bagi masyarakat yang terdampak apabila pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Selain itu, pemerintah juga memikirkan dampaknya terhadap inflasi.*(cnn)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid