MENU TUTUP

Demisioner Ketum HMI MPO Kuansing Sesalkan Pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Riau

Rabu, 15 Agustus 2018 | 21:21:59 WIB
Demisioner Ketum HMI MPO Kuansing Sesalkan Pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Riau

GENTAONLINE.COM-Klarifikasi resmi dari Ketua Bawaslu provinsi Riau, Rusidi Rusdan terkait dugaan adanya permainan dalam menetapkan calon komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota di Riau, disitus goriau.com disayangkan berbagai pihak. Pernyataan Rusidi dalam klarifikasinya dianggap tidak masuk akal. 

Demikian dikatakan demisioner Ketua Umum Hmi MPO cabang Kuantan Singingi James Bond, Rabu (15/8).

Ia menyesalkan pernyataaan Rusidi yang justru dianggap sebagai bentuk kepanikan. 

"itu bisa jadi blunder untuk kelangsungan tugas-tugas Bawaslu nantinya" tutur James. 

Sebagai upaya lanjutan James Bond juga menyampaikan akan menempuh upaya konstitusional terkait kisruh seleksi penerimaan bawaslu ini. 

"Secepatnya kita akan konsultasikan dengan kuasa hukum kita untuk menempuh langkah-langkah berikutnya" tutup James. 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pimred Gentaonline.com Berikan Apresiasi Terhadap Penanganan Kasus LY di Polrestabes Pekanbaru.

2

IKA FEKONSOS UIN SUSKA RIAU, TAJA PROGRAM ALUMNI DENGAN MATERI PERTAMA TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA

3

APAK Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembebasan Bersyarat Asri Auzar ke BAPAS Pekanbaru

4

Aktivis Lingkungan Desak Polisi Tangkap Pelaku PETI di Peranap, Surat Resmi Desa Dinilai Bukti Keresahan Warga

5

SPBU Kerinci Disorot, Distribusi Bio Solar Subsidi Jadi Sorotan Warga

6

Dugaan Tangkap Lepas Di Kasus Narkoba. Terjadi Juga Di Kasus PETI. Dengan Istilah "BAKAR LALU STOR UPETINYA BILA MAU OPERASI KEMBALI". Baturijal Hulu Membara !

7

PTUN Pekanbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 22978 seluas 19.775 m2 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

8

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan terduga pelaku Shidiq Al Fajri kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Tambang, Resor Kampar, Polda Riau.

9

Kuasa Hukum Desak Aparat Penegakan Hukum APH di Wilayahnya Konflik Lahan Eks HGU 366 Hektar Lahan