MENU TUTUP

Terkait Normalisasi Sungai Napuh, Ilhamdi Sebut Musimmas Akali Pemerintah

Rabu, 21 Maret 2018 | 17:40:55 WIB
Terkait Normalisasi Sungai Napuh, Ilhamdi Sebut Musimmas Akali Pemerintah Ilhamdi

GENTAONLINE.COM-Terkait normalisasi terhadap sungai Napuh yang sudah berjalan di Pangkalan Lesung,  namun dinas lingkungan hidup mengatakan bahwa di areal kelurahan tersebut tidak memiliki izin SPPL.

Melalui Davisson badan Lingkungan Hidup mengatakan laporan masyarakat tersebut sudah  di ajukan kebagian hukum dinas lingkungan hidup untuk di tindak lanjuti. 

" berkas lporan sudah di bagian hukum sejauh mana prosesnya silahkan konfirmasi ke bagian hukum dinas Lingkungan Hidup " Ujar Davisson,  kepada wartawan,  Rabu,  ( 21/03 ).

Sementara itu bagian hukum dinas lingkungan hidup melaui Al Firdaus mengatakan pihaknya akan segera turun ke lapangan. 

" Laporankan baru masuk ke saya,  dan segera akan di tindak lanjuti,  pihak kami akan turun ke lapangan  dan akan kami ikut sertakan juga pihak masyarakat yang melakukan aduan " Ungkap Al Firdaus. 

Sementara itu terpisah, Kuasa hukum Ilhamdi,  SH.,  MH, mengatakan sejak awal sudah curiga dengan perbuatan PT Musimmas tersebut. 

"saya dari awal sudah sampaikan ada yang janggal dalam kegiatan normalisasi Sungai Napuh, jadi bukan hanya masyarakat yang diakali,  tapi pemerintah juga diakali. Sekarang sungai Napuh diwilayah tertentu, SPPL pun tidak ada. Apalagi izin lingkungan dan izin kegiatan sudah tentu juga tidak ada juga. Sementara sungai kita itu sudah dirubah menjadi parit. Kami sudah buat pengaduan,  jadi kita tunggu sanksi apa yang akan diberikan pemerintah. Untuk sungai yang sudah dikeruk itu,  sangat merugikan masyarakat dan nelayan.  Maka pihak-pihak yang menjadi aktor dalam kegiatan tersebut harus bertanggung jawab". Beber Ilhamdi. (Genta/rb)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat