MENU TUTUP

Formasi Beri Sinyal KPK Pantau Pergerakan Dinasti Politik di Riau

Jumat, 23 Agustus 2019 | 21:50:18 WIB
Formasi Beri Sinyal KPK Pantau Pergerakan Dinasti Politik di Riau Direktur Formasi Riau, DR. Muhammad Nurul Huda, SH MH

GENTAONLINE.COM - Kovenan Internasional UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) telah mengingatkan kepada masyarakat dunia agar menghentikan seluruh aktivitas pejabat publik untuk tidak menempatkan orang-orangnya dalam suatu jabatan publik. 

UNCAC sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahum 2006. 

Formasi Riau melihat Dinasti politik ini sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan program anti korupsi. Bagaimana tidak berbahaya, dengan adanya dinasti politik fungsi kontrol tidak akan berjalan dengan baik, serta dikhawatirkan akan saling menutupi kesalahan.

Dinasti politik ini bisa berupa Ayah bupati dan anak ketua DPRD, Suami bupati istri anggota dewan, serta berbagai macam bentuknya dengan menjual pengaruh kekuasaan untuk menempatkan keluarganya atau kerabatnya untuk menduduki jabatan publik ataupun swasta. 

Di Riau kecendrungan ini sudah mulai terlihat di beberapa daerah. Untuk itu, kami dari Formasi Riau meminta setiap orang yang peduli tentang demokrasi dan program anti korupsi untuk bersama-sama menolak dinasti politik ini. Kami juga meminta kepada KPK untuk memantau kecendrungan pergerakan dinasti politik yang sedang berkembang di Riau.

Pekanbaru, 23 Agustus 2019
Direktur Formasi Riau


Dr. Muhammad Nurul Huda, SH. MH

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid