MENU TUTUP

Jansen PD soal Harun Masiku: Menkum yang Harusnya Dicopot, Bukan Ronny Sompie

Rabu, 29 Januari 2020 | 09:55:01 WIB
Jansen PD soal Harun Masiku: Menkum yang Harusnya Dicopot, Bukan Ronny Sompie

GENTAONLINE.COM - Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon menilai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekeliruan informasi kembalinya Harun Masiku ke Indonesia adalah Menkum HAM Yasonna Laoly. Menurut Jansen, Jokowi seharusnya mencopot Yasonna dari jabatan Menkum HAM.

"Di persoalan Masiku ini saya lebih percaya Pak Sompie. Kalau Presiden mau nunjukkan wibawanya, setelah ini harusnya copot Menkum HAM. Jika dasarnya 'conflict of interest', Menkum HAM yang out bukan Pak Ronny. Atau sekalian semua mundur karena tak mampu memberi info yang valid. Ini baru fair!," kata Jansen lewat akun Twitter @jansen_jsp seperti dilihat, Selasa (28/1/2020).

Jansen telah mengizinkan cuitannya untuk dikutip. Jansen mengatakan Ronny hanyalah korban dalam kasus ini. Dia lantas mengenang kiprah Ronny di masa pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kasihan Pak Sompie, karena Masiku jadi korban. Sejak jadi Kadiv Humas Polri di masa pak @SBYudhoyono, saya suka dengan beliau. Beliau menurut saya adl seorang 'Jenderal Kawanua' yang rapi, tenang dan bersinar. Kalau misalnya Pak Ronny mau 'melawan' pencopotan ini, saya siap jadi lawyer bapak.????," kata Jansen.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie diganti sebagai buntut kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan Ronny diganti per hari ini. "Difungsionalkan," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1). Untuk sementara, Sompie akan digantikan Irjen Kemenkum HAM. Penunjukan pelaksana harian (Plh) itu dilakukan Selasa siang.(dnc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat