MENU TUTUP

Syamsuar-Firdaus Diharapkan Duduk Bahas Pasr Cik puan

Sabtu, 01 Februari 2020 | 10:21:03 WIB
Syamsuar-Firdaus Diharapkan Duduk Bahas Pasr Cik puan

GENTAONLINE.CPM - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi meminta Gubernur Riau Syamsuar dan Walikota Pekanbaru Firdaus bisa duduk semeja guna menindaklanjuti pasar Cik Puan yang terbengkalai bertahun-tahun. Politisi PPP ini mengatakan, eksekutif harus bisa meningkatkan sektor pendapatan menggunakan aset-aset yang ada saat ini, salah satunya aset yang ada di pasar Cik Puan.

"Jangan terlantar begitu saja, kami komisi III saja sudah kejar sana sini tambahan pendapatan, masa ini barang jelas di depan mata. Kebelakangkan dulu ego kita," tuturnya, Jumat, 31 Januari 2020.

Husaimi mengaku tak mempermasalahkan apakah pembangunan dilakukan oleh Pemko, Pemprov maupun pemerintah pusat, yang terpenting peruntukannya menguntungkan orang Riau.

"Baik Pemko maupun Pemprov, kan masih Riau juga. Kecuali dari provinsi lain membangun, baru kita protes, saya rasa ini langkah yang bagus kalau Pemko mau menghibahkannya ke Pemprov atau sebaliknya, dari pada seperti sekarang," jelasnya.

Terkait Syamsuar dan Firdaus yang sempat berlawanan di Pilkada 2018 lalu, Husaimi menghimbau supaya keduanya bisa melupakan kejadian di Pilkada dan bersama membangun Riau yang lebih baik.

"Itu sudah selesai, mari satukan pikiran untuk majukan Riau, pak firdaus rasa sudah matang di politik, begitu juga pak Syam. Kalau keduanya kompak, bisa selesai ini," tuturnya.

Namun, yang masih menjadi masalah adalah gedung yang sudah terlanjur dibangun di pasar yang terkenal dengan sebutan pasar loket tersebut, juga harus dipastikan dahulu status hukumnya.

Sebab, Husaimi khawatir di kemudian hari pembangunan tersangkut kasus hukum karena ada tumpang tindih anggaran disana. Lebih jauh, Husaimi menegaskan dirinya menolak jika lahan tersebut diserahkan kepada investor, karena jika lahan dikelola oleh investor maka harga sewa kios sulit terjangkau oleh para pedagang saat ini.

"Pandai-pandailah menghitungnya, kepala daerah harus pandai memaksimalkan aset untuk PAD dan juga untuk masyarakat. Jangan pandai menghitung politik saja," tutupnya.(roc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Sungai Buluh Tak Kunjung Progres, LSM KPKN Pertanyakan SOP Kejati Riau

2

EFEKTIVITAS TIM TERPADU DIPERTANYAKAN: KONFLIK PT ARARA ABADI DAN WARGA MINAS TERUS BERLARUT

3

Profil Jumhur Hidayat Dipenjara di Era Presiden Jokowi, Kini Diangkat Prabowo Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

4

Instruksi Kejati Sumbar 'Dicuekin', Kasus Dugaan Korupsi Wali Nagari Mandeh di Kejari Pessel Mandek Hampir Satu Tahun ?

5

Dugaan Klenteng Berkedok Privat Room Tanpa Izin PBG Rumah Ibadah. Pemerintah Pesisir Selatan Bertindaklah ?

6

Pakar Kebijakan Publik Minta Pemerintah Segera Bertindak

7

Bangkitkan Rasa Cinta Almamater, Alumni Akuntansi Gelar Dialog Interaktif dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

8

Perkuat Silaturahmi, IKA Akuntansi S1 UIN Suska Riau Gelar Reuni Sekaligus Pelantikan Pengurus Baru

9

Masih dalam Suasana Syawal, Edi Lelek Bebas via Restorative Justice, Keluarga Apresiasi Dukungan Semua Pihak