MENU TUTUP

Syamsuar-Firdaus Diharapkan Duduk Bahas Pasr Cik puan

Sabtu, 01 Februari 2020 | 10:21:03 WIB
Syamsuar-Firdaus Diharapkan Duduk Bahas Pasr Cik puan

GENTAONLINE.CPM - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi meminta Gubernur Riau Syamsuar dan Walikota Pekanbaru Firdaus bisa duduk semeja guna menindaklanjuti pasar Cik Puan yang terbengkalai bertahun-tahun. Politisi PPP ini mengatakan, eksekutif harus bisa meningkatkan sektor pendapatan menggunakan aset-aset yang ada saat ini, salah satunya aset yang ada di pasar Cik Puan.

"Jangan terlantar begitu saja, kami komisi III saja sudah kejar sana sini tambahan pendapatan, masa ini barang jelas di depan mata. Kebelakangkan dulu ego kita," tuturnya, Jumat, 31 Januari 2020.

Husaimi mengaku tak mempermasalahkan apakah pembangunan dilakukan oleh Pemko, Pemprov maupun pemerintah pusat, yang terpenting peruntukannya menguntungkan orang Riau.

"Baik Pemko maupun Pemprov, kan masih Riau juga. Kecuali dari provinsi lain membangun, baru kita protes, saya rasa ini langkah yang bagus kalau Pemko mau menghibahkannya ke Pemprov atau sebaliknya, dari pada seperti sekarang," jelasnya.

Terkait Syamsuar dan Firdaus yang sempat berlawanan di Pilkada 2018 lalu, Husaimi menghimbau supaya keduanya bisa melupakan kejadian di Pilkada dan bersama membangun Riau yang lebih baik.

"Itu sudah selesai, mari satukan pikiran untuk majukan Riau, pak firdaus rasa sudah matang di politik, begitu juga pak Syam. Kalau keduanya kompak, bisa selesai ini," tuturnya.

Namun, yang masih menjadi masalah adalah gedung yang sudah terlanjur dibangun di pasar yang terkenal dengan sebutan pasar loket tersebut, juga harus dipastikan dahulu status hukumnya.

Sebab, Husaimi khawatir di kemudian hari pembangunan tersangkut kasus hukum karena ada tumpang tindih anggaran disana. Lebih jauh, Husaimi menegaskan dirinya menolak jika lahan tersebut diserahkan kepada investor, karena jika lahan dikelola oleh investor maka harga sewa kios sulit terjangkau oleh para pedagang saat ini.

"Pandai-pandailah menghitungnya, kepala daerah harus pandai memaksimalkan aset untuk PAD dan juga untuk masyarakat. Jangan pandai menghitung politik saja," tutupnya.(roc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid