MENU TUTUP

Syamsuar-Firdaus Diharapkan Duduk Bahas Pasr Cik puan

Sabtu, 01 Februari 2020 | 10:21:03 WIB
Syamsuar-Firdaus Diharapkan Duduk Bahas Pasr Cik puan

GENTAONLINE.CPM - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi meminta Gubernur Riau Syamsuar dan Walikota Pekanbaru Firdaus bisa duduk semeja guna menindaklanjuti pasar Cik Puan yang terbengkalai bertahun-tahun. Politisi PPP ini mengatakan, eksekutif harus bisa meningkatkan sektor pendapatan menggunakan aset-aset yang ada saat ini, salah satunya aset yang ada di pasar Cik Puan.

"Jangan terlantar begitu saja, kami komisi III saja sudah kejar sana sini tambahan pendapatan, masa ini barang jelas di depan mata. Kebelakangkan dulu ego kita," tuturnya, Jumat, 31 Januari 2020.

Husaimi mengaku tak mempermasalahkan apakah pembangunan dilakukan oleh Pemko, Pemprov maupun pemerintah pusat, yang terpenting peruntukannya menguntungkan orang Riau.

"Baik Pemko maupun Pemprov, kan masih Riau juga. Kecuali dari provinsi lain membangun, baru kita protes, saya rasa ini langkah yang bagus kalau Pemko mau menghibahkannya ke Pemprov atau sebaliknya, dari pada seperti sekarang," jelasnya.

Terkait Syamsuar dan Firdaus yang sempat berlawanan di Pilkada 2018 lalu, Husaimi menghimbau supaya keduanya bisa melupakan kejadian di Pilkada dan bersama membangun Riau yang lebih baik.

"Itu sudah selesai, mari satukan pikiran untuk majukan Riau, pak firdaus rasa sudah matang di politik, begitu juga pak Syam. Kalau keduanya kompak, bisa selesai ini," tuturnya.

Namun, yang masih menjadi masalah adalah gedung yang sudah terlanjur dibangun di pasar yang terkenal dengan sebutan pasar loket tersebut, juga harus dipastikan dahulu status hukumnya.

Sebab, Husaimi khawatir di kemudian hari pembangunan tersangkut kasus hukum karena ada tumpang tindih anggaran disana. Lebih jauh, Husaimi menegaskan dirinya menolak jika lahan tersebut diserahkan kepada investor, karena jika lahan dikelola oleh investor maka harga sewa kios sulit terjangkau oleh para pedagang saat ini.

"Pandai-pandailah menghitungnya, kepala daerah harus pandai memaksimalkan aset untuk PAD dan juga untuk masyarakat. Jangan pandai menghitung politik saja," tutupnya.(roc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Disebut Mandek 1 Tahun 3 Bulan, Dua Aktivis Adukan Penanganan Kasus Polda Sumbar ke Propam dan Bareskrim Polri

2

Marwas Menang Telak di Mubes LAK Kampar, dari Kepala Desa, Sengketa Lahan hingga Jejak KSO Agrinas

3

Edi Lelek: Menjaga Suara Publik di Tengah Intimidasi dan Ancaman Kriminalisasi

4

Nama Anggota DPRD Meranti Muncul dalam Reservasi Hotel, AMKK Minta Badan Kehormatan Turun Tangan

5

1 Tahun Mandeh, Dewan Redaksi GentaOnline Nasional Desak Mabes Polri Usut Dugaan Perusakan Hutan Mandeh

6

SETAHUN LAPORAN MENGENDAP, WALI NAGARI MANDEH DIDESAK SEGERA DIPROSES HUKUM Dugaan Perusakan Mangrove Tak Boleh Berhenti di Meja Pengaduan, Propam Mabes Polri Diminta Turun Tangan

7

BRIGJEN POL HENGKI HARYADI PIMPIN POLDA PAPUA BARAT DAYA

8

Ungkap Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di SPBU 13.275.513 Sijunjung, Empat Wartawan Dikeroyok dan Mobil Dirusak

9

Pangdam I/BB Pimpin Sidang Pantukhir, 678 Caba PK Ikuti Seleksi Pusat