DPRD Pekanbaru Minta Pemko Pastikan Semua Warga Terdampak Covid-19 Dapat Bansos
GENTAONLINE.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal, meminta Pemko Pekanbaru mengevaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelum diperpanjang.
Nofrizal menilai penerapan PSBB di Kota Pekanbaru yang akan berakhir 30 April mendatang masih amburadul. Kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidakjelasan bantuan sosial (Bansos) pangan yang disalurkan Pemko kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
"Sebelum memperpanjang, Pemko harus segera melakukan evaluasi penerapan PSBB ini dari segala aspek. Jika tidak, dikhawatirkan perpanjangan PSBB akan mendapatkan perlawanan sosial dari masyarakat," cakap Nofrizal, Rabu (29/4/2020).
Bansos yang disiapkan oleh Pemko Pekanbaru juga dinilai Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat Pekanbaru.
Pasalnya, 15.625 paket Sembako yang dikucurkan tidak sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan dan diberikan oleh pihak RT/RW. Sehingga timbul penolakan dari Forum Komunikasi (FK) RT/RW di beberapa kelurahan di Pekanbaru.
"Bantuan paket Sembako 15.625 kemarin itu bukan data yang sebenarnya, data yang dihimpun oleh pihak RT dan RW juga harus diberikan bantuan. Jangan nanti RT/RW beranggapan data yang mereka kumpulkan hilang begitu saja, tidak bisa. Kita DPRD akan kawal itu," jelasnya.
Agar tidak timbuk gejolak dan perlawanan sosial dari masyarakat, Pemko Pekanbaru harus segera merealisasikan serta mendistribusikan bantuan kepada masyarakat Pekanbaru. Karena APBD 2020 sudah menggalami pergeseran untuk fokus penanganan Covid-19.
Sebagai salah satu solusi agar PSBB di Pekanbaru berjalan maksimal, Nofrizal meminta pemerintah memberi kebutuhan masyarakat terpenuhi selama tetap berada di rumah. Karena, lanjutya, saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak stabil.
"Kalau diberi jaminan dapat sesuatu, tentu masyarakat lebih semangat menjalankan. Tapi kalau tidak kita khawatir timbul perlawanan sosial, mereka cuek dan tidak peduli lagi dengan aturan PSBB ini," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri. Politikus Partai Demokrat ini menuturkan, jika PSBB diperpanjang, jangan sampai mengulangi kesalahan di PSBB yang pertama.
"Bila ada kekurangan, ya jangan terulang lagi di PSBB selanjutnya. Pemko harus belajar dari PSBB yang sudah berlangsung," cakap Azwendi.
Begitu juga dengan Bansos, harus diberita tepat sasaran dan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Bantuan sosial yang akan disalurkan selanjutnya harus tepat sasaran dan terealisasi. Jangan sampai bantuan yang direncanakan malah tidak terealisasi. Pelaku UMKM juga butuh bantuan, banyak dari mereka terpaksa tutup selama PSBB ini," tegasnya.(ckc)
