MENU TUTUP

Komisi V DPRD Riau Minta Dinas Pendidikan Riau Siapkan Dua Opsi Untuk PPDB

Kamis, 18 Juni 2020 | 10:35:09 WIB
Komisi V DPRD Riau Minta Dinas Pendidikan Riau Siapkan Dua Opsi Untuk PPDB

GENTAONLINE.COM - Anggota komisi V bidang Pendidikan DPRD Riau Kasir, ST meminta kepada Dinas Pendidikan untuk menyiapkan dua opsi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu Online dan Offline. Hal ini diminta karna masih terdapat di Provinsi Riau daerah yang belum terjangkau jaringan internet. 

Demikian diutarakan Kasir kepada wartawan di DPRD Riau. Rabu 17 Juni 2020. Selain itu dia juga meminta pihak sekolah ataupun Dinas agar tidak melanggar ketentuan dalam PPDB untuk tingkat SMA dan SMK. 

"Untuk penerimaan murid baru melalui Ofline ini kita minta juga tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19 salah satunya, "kata Kasir 

Lebih lanjut Kasir juga meminta Kepala sekolah harus tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. 

"Aturan sudah jelas bahwa, untuk penerimaan murid baru menggunakan sistem zonasi sebanyak 50%, jalur keluarga tidak mampu 20%dan jalur prestasi 30%, "terang Kasir.

Hal ini diingatkan Kasir lantaran masih ditemukannya Kepala sekolah menerima surat sakti (memo) dalam penerimaan siswa baru ini. Maka dari politisi Hanura dapil Pekanbaru mengingatkan agar kepala sekolah tidak menerima surat sakti (memo) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. Dan meminta proses PPDB harus berjalan dengan jujur dan terbuka. 

"Proses PPDB harus berjalan jujur dan tranparan. Satuan pendidikan harus menerima peserta didik baru sesuai dengan aturan dan daya tampung yang tersedia. Kami tidak ingin mendengar adanya laporan soal 'memo sakti',"pungkas Kasir.(roc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat