MENU TUTUP

Tarif Mahal, Pemerintah Diminta Evaluasi Pelaksanaan Rapid Test Corona

Selasa, 23 Juni 2020 | 14:04:54 WIB
Tarif Mahal, Pemerintah Diminta Evaluasi Pelaksanaan Rapid Test Corona ilustrasi internet

GENTAONLINE.COM - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Daulay meminta pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan tes COVID-19, seperti rapid test dan polymerase chain reaction (PCR). Biaya tes corona tidak terjangkau masyarakat karena terlalu mahal, sehingga tidak memenuhi asas keadilan.

"Harga yang mahal memberatkan masyarakat, karena hampir semua orang butuh tes ini, jadi jangan sampai yang bisa melakukan tes hanya orang yang punya uang, itu tidak adil," kata Saleh, Selasa (23/6/2020).

Pernyataan ini merespons keluhan masyarakat tentang rapid test dengan biaya mahal, seperti yang dialami kalangan santri yang mau kembali ke pondok pesantren. Menurutnya, pemerintah seharusnya memfasilitasi biaya rapid test dan PCR. Sebab pemerintah sendiri yang mewajibkan masyarakat menyertakan dokumen tersebut dalam beberapa urusan tertentu.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan tes COVID-19, mulai dari pasokan alat tes hingga ketersediaannya di fasilitas kesehatan terkecil seperti Puskesmas.

"Pemerintah harus memastikan ketersediaan alatnya, karena kalau bahannya banyak pasti harganya turun," ujar Saleh. Ia khawatir apabila tidak diatur, maka kebijakan wajib tes COVID-19 yang tidak disertai dengan terjangkaunya tarif, justru akan merugikan masyarakat.(snd)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Terkuak dari 'Keceplosan' Staf Humas, Dugaan Praktik 'Wartel' HP di Dalam Lapas Kelas IIA Pekanbaru Menguat, Indikasi Napi Bebas Berkomunikasi Jadi Sorotan

2

Terkuak! Napi Kendalikan Sabu dari Lapas, Dugaan '86' Seret Oknum Polisi di Pekanbaru

3

GRANAT Riau Soroti Dugaan Aliran Dana Rp200 Juta dalam Kasus Narkotika, Minta Kapolri Perintahkan Penelusuran

4

Dugaan Lemahnya Manajemen SDM Koordinator LPS Tobekgodang, Warga Keluhkan Sampah Menumpuk

5

Kementerian Pemasyarakatan Akan Copot Pegawai Lapas yang Diduga Terlibat Maraknya Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Pekanbaru

6

Dugaan Gudang BBM Ilegal Marak di Dumai, Sorotan Tertuju pada Lemahnya Pengawasan Aparat

7

Oknum Kepala SDN 023 Sungai Geniot Dumai Diduga Lakukan Pungutan Tak Wajar, Orang Tua Siswa Mengeluh

8

Polda Riau Sita Aset Miliaran Milik Bandar Sabu yang Dikendalikan Napi, Kalapas Kelas II Pekanbaru Diminta Dicopot

9

Polda Riau Ungkap Jaringan Opium Internasional, Nilai Transaksi Ditaksir Rp68 Miliar