MENU TUTUP

Tarif Mahal, Pemerintah Diminta Evaluasi Pelaksanaan Rapid Test Corona

Selasa, 23 Juni 2020 | 14:04:54 WIB
Tarif Mahal, Pemerintah Diminta Evaluasi Pelaksanaan Rapid Test Corona ilustrasi internet

GENTAONLINE.COM - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Daulay meminta pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan tes COVID-19, seperti rapid test dan polymerase chain reaction (PCR). Biaya tes corona tidak terjangkau masyarakat karena terlalu mahal, sehingga tidak memenuhi asas keadilan.

"Harga yang mahal memberatkan masyarakat, karena hampir semua orang butuh tes ini, jadi jangan sampai yang bisa melakukan tes hanya orang yang punya uang, itu tidak adil," kata Saleh, Selasa (23/6/2020).

Pernyataan ini merespons keluhan masyarakat tentang rapid test dengan biaya mahal, seperti yang dialami kalangan santri yang mau kembali ke pondok pesantren. Menurutnya, pemerintah seharusnya memfasilitasi biaya rapid test dan PCR. Sebab pemerintah sendiri yang mewajibkan masyarakat menyertakan dokumen tersebut dalam beberapa urusan tertentu.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan tes COVID-19, mulai dari pasokan alat tes hingga ketersediaannya di fasilitas kesehatan terkecil seperti Puskesmas.

"Pemerintah harus memastikan ketersediaan alatnya, karena kalau bahannya banyak pasti harganya turun," ujar Saleh. Ia khawatir apabila tidak diatur, maka kebijakan wajib tes COVID-19 yang tidak disertai dengan terjangkaunya tarif, justru akan merugikan masyarakat.(snd)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dishub Kampar Tegaskan Pungutan Parkir di Disdukcapil dan UPT Samsat Tidak Resmi, Minta Dihentikan

2

Kadis PUTR Rohil Dilaporkan ke Kejati dan Polda Riau Terkait Dua Proyek Jalan Rp34,6 Miliar

3

KOPARI Desak Polda Riau Usut Dugaan Jual Beli Lahan di Kawasan Hutan

4

Diduga Pabrik PT LAS "Minyak Kita" Berdiri Tanpa Plang, Muncul Dugaan Kebocoran Pajak dan Pencemaran Limbah

5

Pimred Media Mengecam Pengacara Arogan Pelanggaran kode Etik Penghinaan Martabat Profesi Wartawan

6

Hina Profesi Wartawan, Hotman Paris di Kejar Organisasi Wartawan, PWI dan PWMOI Bersuara

7

Diduga Diteror dalam Sengketa Tanah, Warga Tangkerang Barat Pertanyakan Pendampingan RW 08 dan Minta Polisi Menyelidiki Dugaan Mafia Tanah

8

Sebarkan Fitnah Keji terhadap Ketua KNPI Riau yang Dikriminalisasi Polresta Pekanbaru, Ini Sanggahan Istri Larshen Yunus*

9

Pemerintah Kecamatan Tambang Mengaku Belum Tahu Aktivitas Galian C Ilegal, Ulul Azmi Jadi Sorotan