MENU TUTUP

Tarif Mahal, Pemerintah Diminta Evaluasi Pelaksanaan Rapid Test Corona

Selasa, 23 Juni 2020 | 14:04:54 WIB
Tarif Mahal, Pemerintah Diminta Evaluasi Pelaksanaan Rapid Test Corona ilustrasi internet

GENTAONLINE.COM - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Daulay meminta pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan tes COVID-19, seperti rapid test dan polymerase chain reaction (PCR). Biaya tes corona tidak terjangkau masyarakat karena terlalu mahal, sehingga tidak memenuhi asas keadilan.

"Harga yang mahal memberatkan masyarakat, karena hampir semua orang butuh tes ini, jadi jangan sampai yang bisa melakukan tes hanya orang yang punya uang, itu tidak adil," kata Saleh, Selasa (23/6/2020).

Pernyataan ini merespons keluhan masyarakat tentang rapid test dengan biaya mahal, seperti yang dialami kalangan santri yang mau kembali ke pondok pesantren. Menurutnya, pemerintah seharusnya memfasilitasi biaya rapid test dan PCR. Sebab pemerintah sendiri yang mewajibkan masyarakat menyertakan dokumen tersebut dalam beberapa urusan tertentu.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan tes COVID-19, mulai dari pasokan alat tes hingga ketersediaannya di fasilitas kesehatan terkecil seperti Puskesmas.

"Pemerintah harus memastikan ketersediaan alatnya, karena kalau bahannya banyak pasti harganya turun," ujar Saleh. Ia khawatir apabila tidak diatur, maka kebijakan wajib tes COVID-19 yang tidak disertai dengan terjangkaunya tarif, justru akan merugikan masyarakat.(snd)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid