MENU TUTUP

DPRD Riau Menilai Penerapan PPKM Tak Efektif

Jumat, 23 Juli 2021 | 14:06:31 WIB
DPRD Riau Menilai Penerapan PPKM Tak Efektif

PEKANBARU,Gentaonline.com - Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy Yatim menyebut penerapan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat tidak efektif. Penerapannya di Riau, katanya, lebih terasa dan lebih ketat waktu PSBB dibandingkan PPKM.

"Lebih efektif sewaktu PSBB ya, jadi ini kurang efektif (PPKM), dan tak signifikan menekan angka Covid-19,"  kata Edy Yatim, Jumat (23/7/2021).

Politisi Demokrat ini mengatakan memang sejak pandemi Covid-19, perekonomian di kalangan masyarakat ekonomi bawah semakin berat. Seandainya dilakukan pembatasan lanjutan, tentu akan lebih berat di masyarakat bawah.

"Kita terus lakukan pengawasan dan evaluasi atas penyaluran bantuan bantuan sosial dalam masa PPKM ini. Kita lihat banyak juga di luar yang belum dapat," katanya.

Dia juga berharap agar masyarakat bersabar akan kondisi ini dan juga terus menerapkan protokol kesehatan agar pandemi segera berlalu.

"Himbauan kita ke masyarakat ya bersabar lah, sama sama berdoa lah kita," tukasnya.(ckp)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pimred Gentaonline.com Berikan Apresiasi Terhadap Penanganan Kasus LY di Polrestabes Pekanbaru.

2

IKA FEKONSOS UIN SUSKA RIAU, TAJA PROGRAM ALUMNI DENGAN MATERI PERTAMA TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA

3

APAK Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembebasan Bersyarat Asri Auzar ke BAPAS Pekanbaru

4

Aktivis Lingkungan Desak Polisi Tangkap Pelaku PETI di Peranap, Surat Resmi Desa Dinilai Bukti Keresahan Warga

5

SPBU Kerinci Disorot, Distribusi Bio Solar Subsidi Jadi Sorotan Warga

6

Dugaan Tangkap Lepas Di Kasus Narkoba. Terjadi Juga Di Kasus PETI. Dengan Istilah "BAKAR LALU STOR UPETINYA BILA MAU OPERASI KEMBALI". Baturijal Hulu Membara !

7

PTUN Pekanbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 22978 seluas 19.775 m2 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

8

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan terduga pelaku Shidiq Al Fajri kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Tambang, Resor Kampar, Polda Riau.

9

Kuasa Hukum Desak Aparat Penegakan Hukum APH di Wilayahnya Konflik Lahan Eks HGU 366 Hektar Lahan