MENU TUTUP

Survei: Elektabilitas Demokrat Ancam Gerindra dan PDIP

Senin, 09 Agustus 2021 | 08:12:31 WIB
Survei: Elektabilitas Demokrat Ancam Gerindra dan PDIP

GENTAONLINE.COM - Survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research & Consulting menempatkan Partai Demokrat pada posisi tiga besar menggeser Partai Golkar. Berdasarkan survei tersebut, elektabilitas Demokrat juga berselisih tipis dari Partai Gerindra di urutan kedua.

 

"Jika tren elektabilitas Demokrat terus meningkat, maka sangat mungkin menyalip Gerindra maupun PDIP dan menjadi jawara pada Pemilu 2024," kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting, Andreas Nuryono, melalui keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Ahad (8/8).

 
 

Tren elektabilitas Demokrat terus mengalami kenaikan signifikan sejak survei dilakukan Februari 2021. Semula perolehan elektabilitas partai berlambang Mercy tersebut hanya di kisaran tiga persen, namun melonjak menjadi delapan persen.

"Kini elektabilitas Demokrat kembali naik mencapai 10,1 persen membayangi Gerindra yang meraih elektabilitas 10,4 persen," ujarnya.

Untuk posisi pertama masih ditempati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Akan tetapi, tren partai yang dikomandoi Presiden kelima RIMegawati Soekarnoputri tersebut mengalami penurunan selama setahun terakhir.

Andreas mengatakan, pada survei sebelumnya, PDIP masih memantapkan elektabilitas di kisaran 20 hingga 30 persen, namun kini turun menjadi 19,8 persen. Tidak hanya PDIP dan Gerindra, Golkar yang juga partai koalisi pemerintah mengalami penurunan elektabilitas menjadi 7,3 persen dan merosot ke posisi empat.

Menurut Andreas, manuver Demokrat yang berada di luar pemerintahan berhasil mencitrakan diri sebagai oposisi utama. Berbeda dengan Demokrat, elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga partai oposisi hanya memperoleh 4,8 persen.

"Demokrat berhasil melawan upaya kubu Moeldoko untuk membelah internal partai, sementara PKS dibayang-bayangi oleh Gelora yang bisa dianggap sebagai sempalan PKS," ujar Andreas.

Gelora sebagai partai politik baru mulai menunjukkan taringnya dengan meraih elektabilitas 1,1 persen. Partai baru lainnya yang dipimpin Amien Rais yaitu Partai Ummat memperoleh elektabilitas sebesar 1,7 persen dibandingkan posisi pendahulunya, Partai Amanat Nasional (PAN) yakni 1,2 persen.

Untuk posisi papan tengah diduduki oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5,7 persen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 5,3 persen, NasDem 3,5 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 2,0 persen.

Sedangkan untuk posisi bawah, berdasarkan survei New Indonesia Research & Consulting, elektabilitas Perindo hanya 0,7 persen, Hanura 0,5 persen, Berkarya 0,4 persen, dan lainnya 0,3 persen.

"Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 25,2 persen," katanya.

Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 21 hingga 30 Juli 2021 melalui sambungan telepon kepada 1.200 orang responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Untuk "margin of error" sekitar 2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.(rep)

 

 
 
Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pimred Gentaonline.com Berikan Apresiasi Terhadap Penanganan Kasus LY di Polrestabes Pekanbaru.

2

IKA FEKONSOS UIN SUSKA RIAU, TAJA PROGRAM ALUMNI DENGAN MATERI PERTAMA TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA

3

APAK Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembebasan Bersyarat Asri Auzar ke BAPAS Pekanbaru

4

Aktivis Lingkungan Desak Polisi Tangkap Pelaku PETI di Peranap, Surat Resmi Desa Dinilai Bukti Keresahan Warga

5

SPBU Kerinci Disorot, Distribusi Bio Solar Subsidi Jadi Sorotan Warga

6

Dugaan Tangkap Lepas Di Kasus Narkoba. Terjadi Juga Di Kasus PETI. Dengan Istilah "BAKAR LALU STOR UPETINYA BILA MAU OPERASI KEMBALI". Baturijal Hulu Membara !

7

PTUN Pekanbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 22978 seluas 19.775 m2 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

8

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan terduga pelaku Shidiq Al Fajri kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Tambang, Resor Kampar, Polda Riau.

9

Kuasa Hukum Desak Aparat Penegakan Hukum APH di Wilayahnya Konflik Lahan Eks HGU 366 Hektar Lahan