Mobil Plat Merah Dilarang Pakai Bio Solar
Sulitnya mencari bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar masih terjadi di sejumlah wilayah di Riau. Menyikapi situasi ini Pemprov Riau menggelar pertemuan bersama PT. Pertamina.
Pertemuan tersebut membahas pengawasan pendistribusian BBM di Provinsi Riau. Dipimipin langsung Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, didampingi Kadis ESDM, Evarefita, dan Kepala Dinas Perhubungan Andi Yanto.
SF Haryanto mengatakan, terjadinya kelangkaan BBM bio solar ini tidak hanya di Riau, akan tetapi juga terjadi di beberapa provinsi lainnya.
Hal itu imbas dari kuota BBM bio solar ini jauh berkurang dari 2021 lalu. Kuota bio solar untuk Provinsi Riau tahun 2022 sebanyak 794.787 kiloliter. Sedangkan realisasi 2021 sekitar 824.000 kiloliter atau berkurang 9 persen.
Oleh karena itu menurut SF Haryanto kuotanya perlu ditambah dan perlu adanya pengawasan pada SPBU agar BBM subsidi tersebut dijual tepat sasaran dan tidak terjadi gejolak di masyarakat.
Ia menegaskan, untuk kendaraan dinas plat merah tidak diperkenankan untuk mengisi BBM subsidi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), imbuhnya, dilarang menerima bukti adanya pengisian kendaraan dinas menggunakan bio solar. Kecuali kendaraan untuk pelayanan umum.
"Plat merah tidak boleh mengisi bio solar. Akan kita sampaikan ke OPD agar tidak menerima bukti pembayaran BBM Bio solar," ujarnya di Ruang Rapat Sekdaprov Riau Lantai VII Gedung Menara Lancang Kuning, Kamis (10/3/22).
Penegasan itu menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM.
Lebih lanjut, SF Haryanto mengaku, memasuki Bulan Suci Ramadan, angkutan barang sangat tinggi, untuk itu, permasalahan ini perlu segera ditindaklanjuti.
"Teknisnya akan dirapatkan lagi. Nanti kita akan ajak Forkopimda, tapi nanti kita usulkan saran kita apa, salah satunya adanya penjagaan dari pihak kepolisian di SPBU, pengawasan kendaraan," ungkapnya.
Ia menerangkan, rapat hari ini merupakan rapat awal untuk membahas materi yang akan disampaikan dalam rapat lanjutan bersama Gubernur Riau dan Forkopimda Riau, untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.
"Artinya kita sudah membahas, memang terdapat kelangkaan solar, dan kita lihat di seluruh SPBU ini banyak yang antri. Hasil rapat ini akan kita sampaikan ke Forkopimda untuk mengambil kebijakan," ucapnya.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Riau, Tuah Laksamana Negara menjelaskan, berkaitan dengan kelangkaan solar ini untuk daerah krusial seperti daerah perbatasan agar pengirimannya dipercepat sehingga bisa mengurangi kemacetan yang ada.
Ia berharap agar kelangkaan ini tidak semakin mengkhawatirkan masyarakat, agar bisa segera dicarikan solusinya dan barangkali jumlahnya bisa direvisi.
"Mau tidak mau, kami sudah lakukan juga edaran itu sesuai dengan ketentuan nya. Tapi kan itu tak juga bisa menyelesaikan, masalahnya kuota ini yang jadi problem. Memang kuota ini," sebutnya.
Ia menambahkan, sebenarnya di SPBU itu sudah ada dexlite dan pertamina dex. Menurutnya jawaban untuk mengantisipasinya ada, akan tetapi memang harganya yang tinggi.
"Tapi masyarakat itu lebih suka antre tapi yang penting murah. Tapi kita perlu sosialisasi ke depan mudahan ini cepat dilaksanakan," tutupnya.
