MENU TUTUP

Bukan Pemilu, Tapi Pembangunan IKN yang Seharusnya Ditunda

Kamis, 24 Maret 2022 | 08:14:30 WIB
Bukan Pemilu, Tapi Pembangunan IKN yang Seharusnya Ditunda

GENTAONLINE.COM - Wacana penudaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah bukanlah hal yang diingikan rakyat. Karena rakyat lebih ingin kesejahteraan dan perekonomian mereka membaik.

“Bukan Pemilu ditunda, tetapi pembangunan Ibukota nusantara (IKN) yang harus ditunda,” kata pengamat politik Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam, Rabu (23/3).

Pasalnya, pembangunan IKN itu bukan hal yang mendesak. Karena Indonesia sedang bergelut dengan masalah ekonomi dan kesehatan.


Untuk itu, Saifuddin menegaskan seharusnya isu penundaan Pemilu tidak pernah muncul.

“Ide itu merupakan ide liar dan bersifat main-main," ujar Saifuddin.

Menurut Saifuddin, konstitusi juga sudah mengatur pesta demokrasi itu berlangsung lima tahunan. Karena itu, tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu.

Bahkan, kata Saifuddin, berdasarkan survei masyarakat tidak ingin Pemilu ditunda.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pimred Gentaonline.com Berikan Apresiasi Terhadap Penanganan Kasus LY di Polrestabes Pekanbaru.

2

IKA FEKONSOS UIN SUSKA RIAU, TAJA PROGRAM ALUMNI DENGAN MATERI PERTAMA TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA

3

APAK Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembebasan Bersyarat Asri Auzar ke BAPAS Pekanbaru

4

Aktivis Lingkungan Desak Polisi Tangkap Pelaku PETI di Peranap, Surat Resmi Desa Dinilai Bukti Keresahan Warga

5

SPBU Kerinci Disorot, Distribusi Bio Solar Subsidi Jadi Sorotan Warga

6

Dugaan Tangkap Lepas Di Kasus Narkoba. Terjadi Juga Di Kasus PETI. Dengan Istilah "BAKAR LALU STOR UPETINYA BILA MAU OPERASI KEMBALI". Baturijal Hulu Membara !

7

PTUN Pekanbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 22978 seluas 19.775 m2 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

8

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan terduga pelaku Shidiq Al Fajri kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Tambang, Resor Kampar, Polda Riau.

9

Kuasa Hukum Desak Aparat Penegakan Hukum APH di Wilayahnya Konflik Lahan Eks HGU 366 Hektar Lahan