MENU TUTUP

Laporan Keuangan Bermasalah, Pencairan Bosda SMAN 1 Siak Hulu Ditunda

Rabu, 05 April 2023 | 12:16:07 WIB
Laporan Keuangan Bermasalah, Pencairan Bosda SMAN 1 Siak Hulu Ditunda SMAN 1 Siak Hulu Kampar Riau

Pekanbaru --Kepsek SMAN 1 Siak Hulu dipanggil dinas Pendidikan akibat permasalahan laporan keuangan yang tidak selesai, hingga menyebabkan tidak cairnya dana BOSDA untuk sekolah, sejumlah guru honorer menangis akibat ulah Kepsek yang tidak menyelesaikan laporan.

Sebagaimana diketahui Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau M Job Kurniawan telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana BOSDA SMA/SMK dan SLB Negeri dan Swasta. Ditargetkan dalam minggu ini, dana yang bersumber dari APBD Riau bisa digunakan oleh sekolah

Demikian dikatakan Sekretaris BOS Provinsi Riau Hidayat Syah." Alhamdulillah, kemarin Surat Permintaan Pembayaran Bosda tahap pertama sudah ditandatangani Plt Kadisdik. Setelah ditandatangani, proses selanjutnya diserahkan ke BPKAD Provinsi Riau untuk diproses secepatnya," kata pria yang akrab disapa Yayat (5/4) di Pekanbaru

Yayat juga mengatakan jumlah sekolah di Riau menerima dana Bosda sebanyak 736 sekolah dengan rincian sekolah negeri sebanyak 419 sekolah sedangkan sekolah swasta, sebanyak 317 sekolah.

Jika dirincikan, SMA Negeri dana yang dicairkan sebanyak Rp 106,5 miliar untuk 296 sekolah dari total 303 sekolah di Riau. Ini artinya, ada 8 sekolah dipending pencairan, salah satunya SMAN 1 Siak Hulu Kampar.

Jumlah SMK Negeri yang menerima dana Bosda sebanyak 127 sekolah, namun hanya bisa dicair 122 sekolah dengan total anggaran Rp 53,7 miliar. Ini artinya ada 5 sekolah yang di pending pencairanya. Sedangkan, SLB Negeri berjumlah 17 sekolah namun yang dicairkan 16 sekolah dengan jumkah dana Rp 1.8 miliar Hanya 1 sekolah yang dipending pencairannya." Jadi untuk sekolah negeri ada 14 sekolah yang ditunda pencairannya," kata Yayat

Mengenai pencairan Bosda sekolah swsata, kata Yayat, proses masih berjalan karena sifatnya hibah harus ada dulu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Setelah NPHD selesai baru bisa dana Bosda ini disalukan ke sekolah swasta.

Jumlah SMA swasta menerima dana Bosda sebanyak 144 sekolah namun hanya bisa dicairkan 132 sekolah dengan total anggaran Rp 4 miliar. Ada 12 sekolah yang dipending pencairanya.

Begitu juga dengan SMK swasta, jumlah sekolah sebanyak 170 sekolah namun hanya bisa dicair 157 sekolah dengan total anggaran Rp 7,4 M. Ini atrinya ada 13 sekolah uang dipending pencairanya. Terakhir, SLB, jumlah 30 sekolah tapi hanya 28 sekolah yang menerima dana Bosda, dua sekolah lagi pending. Total dana bosda SLB yang dicairkan sebanyak 322 juta." Sekolah swasta yang dipending pencairan ada 27 sekolah" terang Yayat

Adanya sekolah yang dipending pencairan dana Bosda, kata Yayat, kerena sekolah yang bersangkutan tidak menyelesaikan laporan administrasi tepat waktu sehingga pencairan Bosda ditunda dulu.

" Sesuai arahan Plt Kadisdik, sekolah yang belum menyelesaikan administrasi dipending dulu pencaiaranya. Sekolah tersebut harus diberi pembinaan dulu. Namun, dana Bosda ini pasti dicairkan," ujar Yayat (*)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pimred Gentaonline.com Berikan Apresiasi Terhadap Penanganan Kasus LY di Polrestabes Pekanbaru.

2

IKA FEKONSOS UIN SUSKA RIAU, TAJA PROGRAM ALUMNI DENGAN MATERI PERTAMA TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA

3

APAK Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembebasan Bersyarat Asri Auzar ke BAPAS Pekanbaru

4

Aktivis Lingkungan Desak Polisi Tangkap Pelaku PETI di Peranap, Surat Resmi Desa Dinilai Bukti Keresahan Warga

5

SPBU Kerinci Disorot, Distribusi Bio Solar Subsidi Jadi Sorotan Warga

6

Dugaan Tangkap Lepas Di Kasus Narkoba. Terjadi Juga Di Kasus PETI. Dengan Istilah "BAKAR LALU STOR UPETINYA BILA MAU OPERASI KEMBALI". Baturijal Hulu Membara !

7

PTUN Pekanbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 22978 seluas 19.775 m2 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

8

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan terduga pelaku Shidiq Al Fajri kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Tambang, Resor Kampar, Polda Riau.

9

Kuasa Hukum Desak Aparat Penegakan Hukum APH di Wilayahnya Konflik Lahan Eks HGU 366 Hektar Lahan