Penanganan Laporan Dugaan Korupsi Wali Nagari Mandeh Dinilai Lamban, Tokoh Adat Soroti Kunjungan Kapolda Sumbar
Pesisir Selatan— Tokoh adat Nagari Mandeh, Amri Datuak Rajo Perak, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan dugaan korupsi yang melibatkan Wali Nagari Mandeh, Mushendri, meskipun laporan telah disampaikan langsung ke Polda Sumatera Barat sejak Mei 2025.
Kritik itu disampaikan Amri setelah kunjungan kerja Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Dr. Gatot Tri Suryanta ke Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, beberapa hari lalu. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda menginap di salah satu penginapan setempat, Panda View, dan mengikuti salat subuh berjamaah di Masjid Assah Sunadjah bersama jajaran kepolisian dan masyarakat.
Menurut Amri, kunjungan Kapolda yang disampaikan sebagai bagian dari kegiatan pembinaan dan edukasi bahaya narkoba, tidak menyentuh persoalan besar yang tengah menjadi perhatian masyarakat nagari, yakni dugaan penyalahgunaan dana desa dan perusakan kawasan mangrove oleh kepala pemerintahan nagari sendiri.
“Kami heran, laporan masyarakat sudah masuk sejak Mei. Tapi sampai hari ini, belum ada tindakan nyata. Padahal kasus ini dilaporkan langsung ke Polda Sumbar. Kapolda malah datang ke sini, tapi sama sekali tidak menyinggung masalah tersebut,” ujar Amri, dihubungi Senin (5/8/2025).
Warga melaporkan Mushendri atas dugaan penyelewengan dana Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Mandeh Robiah tahun 2018 sebesar Rp 200 juta, dana sektor pertanian tahun 2023 sebesar Rp 82 juta, serta dugaan perusakan lingkungan kawasan hutan mangrove sejak 2024. Laporan juga telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar sempat dikabarkan telah memeriksa Mushendri, namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait status penyelidikan atau kemungkinan penetapan tersangka.
“Kalau masyarakat kecil yang dilaporkan, mungkin sudah ditahan. Tapi ini justru berlarut-larut. Kami kecewa karena seolah-olah ada pembiaran,” kata Amri.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono dalam kunjungannya lebih menekankan soal bahaya peredaran narkotika di Sumbar. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga generasi muda dan memperkuat ketahanan sosial di tingkat keluarga.
Namun bagi sebagian tokoh masyarakat, kehadiran Kapolda tanpa menyentuh masalah hukum yang sedang berjalan justru meninggalkan kesan pembungkaman dan pembiaran, di tengah gelombang keresahan warga.
“Kami berharap aparat penegak hukum benar-benar berpihak pada keadilan. Ini bukan soal politik, tapi soal integritas pemerintahan nagari dan masa depan lingkungan kami,” pungkas Amri. (Tim)
