MENU TUTUP

Gagas Merdeka Belajar, Nadiem Diminta Utamakan Guru

Senin, 16 Desember 2019 | 13:35:14 WIB
Gagas Merdeka Belajar, Nadiem Diminta Utamakan Guru ilustrasi internet

 GENTAONLINE.COM -- Dewan Pembina DPP Forum Guru Honorer, Tenaga Honorer dan Honorer Swasta Indonesia (FGTHSI), Didi Suprijadi mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim harus menggandeng organisasi guru. Hal ini terkait dengan program merdeka belajar yang dicanangkan Nadiem di awal jabatannya sebagai menteri.


"Kebijakan ini merupakan langkah pertama dalam mencipatakan kemerdekaan belajar di Indonesia, tetapi terancam tidak berjalan mulus bila tidak memperhatikan faktor utama dalam pelaksana program yaitu guru," kata Didi, Senin (16/12). Pengurus Majelis Pendidikan Syarikat Islam Indonesia ini mengatakan, penentu keberhasilan program ini adalah guru. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengutamakan pengelolaan guru.


Saat ini, kata dia, sejatinya pemerintah pusat tidak memiliki guru. Guru dimiliki oleh pemerintah provinsi bagi SMA/SMK dan SLB, pemerintah kabupaten/kota bagi guru SD/SMP dan Kementerian Agama (Kemenag) bagi guru madrasah. Organisasi profesi guru saat ini sudah muncul berbagai macam. Menurut Didi, Kemendikbud bisa menggandeng seluruh organisasi guru atau memilih salah satu organisasi guru yang layak, kredibel, akuntable dan mewakili seluruh guru.


"Sebagai pelaksana program Merdeka belajar maka organisasi guru sebagai Mitra harus organisasi yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan," kata Didi. (rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid