MENU TUTUP

Kecewa Pembatalan Haji, Anggota DPR akan Tolak Bertemu Menag

Rabu, 03 Juni 2020 | 10:41:21 WIB
Kecewa Pembatalan Haji, Anggota DPR akan Tolak Bertemu Menag

GENTAONLINE.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI kecewa terhadap sikap Menteri Agama yang dianggap secara sepihak memutuskan pembatalan haji 2020. Karena kekecewaan ini, ada kemungkinan Komisi VIII DPR akan menolak permintaan Menag untuk membicarakan masalah itu pada Kamis (3/6). 

Anggota Komis VIII DPR Muhammad Fauzi mengatakan dia mendapat informasi Menteri Agama meminta ada forum dengan DPR pada besok. “Sepertinya banyak anggota komisi yang menolak permintaan itu,” kata Fauzi yang menghubungi Republika.co.id melalui telepon, Rabu (4/6). 

Dijelaskannya, banyak anggota Komisi VIII DPR yang kecewa dengan keputusan pembatalan haji 2020, yang tidak dikoordinasidengan DPR. Padahal sesuai ketentuan UU, seharusnya setiap keputusan terkait haji harusnya dibicarakan dengan DPR. 

Fauzi kemudian mempertanyakan adanya klaim bahwa keputusan tersebut sudah dibicarakan dengan DPR. Ia memastikan tidak ada pernah ada pembahasan soal keputusan tidak adanya haji di 2020. 

Dijelaskannya, sebelumnya memang Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama memang membicarakan masalah haji. Dari pembicaraan itu ada dua alternatif yang muncul. Pertama, membatalkan haji, dan kedua, mengurangi jumlah jamaah. Tapi belum ada keputusan terkait dengan dua alternatif tersebut. 

Pernyataan bahwa sudah ada pembicaraan dengan DPR, menurut Fauzi, justru memunculkan persoalan di Komisi VIII DPR. “Memunculkan saling curiga antar anggota komisi, bahwa ada yang diajak bicara dan tidak diajak bicara,” kata Fauzi. Dengan kondisi ini, lanjutnya, akan banyak anggota yang menolak ajakan melakukan pertemuan besok. /Fauzi menjelaskan sebenarnya pembatalan haji 2020 tidak akan menimbulkan masalah kalau prosedurnya benar. “Hal yang benar menjadi salah kalau prosedurnya dilakukan dengan cara yang tidak benar,” ungkap dia.(rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dishub Kampar Tegaskan Pungutan Parkir di Disdukcapil dan UPT Samsat Tidak Resmi, Minta Dihentikan

2

Kadis PUTR Rohil Dilaporkan ke Kejati dan Polda Riau Terkait Dua Proyek Jalan Rp34,6 Miliar

3

KOPARI Desak Polda Riau Usut Dugaan Jual Beli Lahan di Kawasan Hutan

4

Diduga Pabrik PT LAS "Minyak Kita" Berdiri Tanpa Plang, Muncul Dugaan Kebocoran Pajak dan Pencemaran Limbah

5

Pimred Media Mengecam Pengacara Arogan Pelanggaran kode Etik Penghinaan Martabat Profesi Wartawan

6

Hina Profesi Wartawan, Hotman Paris di Kejar Organisasi Wartawan, PWI dan PWMOI Bersuara

7

Diduga Diteror dalam Sengketa Tanah, Warga Tangkerang Barat Pertanyakan Pendampingan RW 08 dan Minta Polisi Menyelidiki Dugaan Mafia Tanah

8

Sebarkan Fitnah Keji terhadap Ketua KNPI Riau yang Dikriminalisasi Polresta Pekanbaru, Ini Sanggahan Istri Larshen Yunus*

9

Pemerintah Kecamatan Tambang Mengaku Belum Tahu Aktivitas Galian C Ilegal, Ulul Azmi Jadi Sorotan