Soal Pemprov Pinjam Rp2,5 Triliun
Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman
GENTAONLINE.COM - Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman mengatakan, pada prinsipnya permohonan pengajuan pinjaman untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemprov Riau senilai Rp2,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), tidak dalam posisi harus dengan persetujuan DPRD.
Hal tersebut, dikarenakan kewenangan PEN di masa pandemi Covid-19 tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Saat ini pengajuannya oleh Pemprov Riau sedang diproses oleh pemerintah pusat.
"Terkait pengajuan pinjaman ini, Pemprov Riau sudah melakukan ekpose akhir tahun lalu yang dihadiri oleh pimpinan Fraksi DPRD Riau. Secara prinsip, dana yang bersumber dari PEN ini, kami di DPRD Riau tidak dalam posisi menyetujui ataupun tidak. Itu kewenangannya ada di Pemerintah pusat," kata Yulisman.
Disinggung mengenai banyaknya kritikan yang muncul, karena Pemprov Riau akan menggunakan pinjaman tersebut untuk infrastruktur semata, Yulisman mengatakan tidak begitu.
"Itu kan prosesnya sedang berjalan, ketika dana itu disetujui, penggunaannya disusun bersama - sama antara pemerintah dengan DPRD, karena kan hutang itu jadi bagian dari APBD ya. Maka penggunannya dibahas bersama DPRD," cakapnya lagi.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengusulkan rencana pinjaman uang ke PT SMI sebesar Rp 2,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Riau. Usulan disampaikan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai leading sektor pinjaman PEN.
Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M Taufiq Oesman Hamid mengatakan, rencana pinjaman uang Rp2,5 triliun itu diusulkan Kemenkeu karena PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kemenkeu.
Taufiq menyampaikan, dalam pinjaman itu ada tiga sektor yang diusulkan, yakni pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pertanian terkait irigasi.(ckp)
