MENU TUTUP

Dewan Sebut DLHK Pekanbaru Akui Swakelola Sampah Justru Lebih Hemat

Rabu, 03 Maret 2021 | 10:38:19 WIB
Dewan Sebut DLHK Pekanbaru Akui Swakelola Sampah Justru Lebih Hemat

GENTAONLINE.COM - Polemik pengangkutan sampah di Pekanbaru seakan tak ada habisnya. Meskipun proses lelang saat ini tengah berlangsung, namun DPRD Pekanbaru masih menemukan keganjilan dari nilai yang dianggarkan untuk kontrak kerjasama.

Dari itu Komisi IV DPRD Pekanbaru kembali memanggil DLHK, Selasa (2/3/2021) sore kemarin untuk mengkonfirmasi keganjilan tersebut. Dari Rp 45 miliar yang dianggarkan untuk 12 bulan, saat ini hanya berkurang Rp2 miliar untuk kontrak kerjasama selama 9 bulan.

"Dianggarkan pengangkutan sampah 12 bulan itu Rp45 miliar, sekarang Rp43 miliar. Yang dipertanyakan itu kajiannya apa dan dasarnya apa, karena yang dikerjakan bukan 12 bulan lagi," cakap Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono.

Meskipun saat ini proses lelang pengangkutan sudah berjalan, DPRD Pekanbaru tetap merekomendasikan pengangkutan sampah di Pekanbaru dilakukan secara swakelola karena dinilai lebih hemat dari swastanisasi.

"Siapa bilang swakelola lebih mahal dari swastanisasi, buktinya tadi DLHK mengakui kalau swakelola itu lebih hemat," jelasnya.

RDP ini sendiri juga dihadiri oleh anggota Komisi IV DPRD lainnya seperti Roni Pasla, Zulfahmi, Ruslan Tarigan, Robin Eduar, Wan Agusti, Nurul Ikhsan, Ali Suseno dan Masni Ernawati.

Karena Rapat Dengar Pendapat (RDP) tadi DLHK tak membawa berkas yang dibutuhkan Komisi IV dan juga Plt Kadis DLHK tidak bisa hadir, rapat tersebut diputuskan untuk ditunda dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu (3/3/2021).

Azhar, sekretaris DLHK Kota Pekanbaru saat ditemui usai rapat mengatakan DLHK tetap mengaju kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada.

"Ini rapat belum putus, Insya Allah besok (hari ini) dilanjutkan," jelasnya.(atr)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat