MENU TUTUP

KPK Kembali Panggil Bupati HSU Abdul Wahid sebagai Saksi Kasus Suap Proyek

Sabtu, 02 Oktober 2021 | 09:05:35 WIB
KPK Kembali Panggil Bupati HSU Abdul Wahid sebagai Saksi Kasus Suap Proyek

GENTAONLINE.COM - Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan (Kalsel), Abdul Wahid HK, kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan kali ini masih terkait dengan perkara pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU tahun 2021-2022.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, Abdul Wahid dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Marhaini (MRH) dkk.

"Pemeriksaan bertempat di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. K4, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Ali kepada wartawan, Jumat pagi (1/10).


Abdul Wahid sebelumnya sudah dipanggil sebagai saksi pada Jumat (24/9) di Kantor BPKP Provinsi Kalsel. Hingga saat ini KPK belum menjelaskan apakah dalam pemanggilan saat itu Abdul Wahid hadir atau tidak.

Selain itu, istri Abdul Wahid, Anisah Rasyidah, yang menjabat sebagai Kepala Dinas PPKB juga dipanggil KPK pada Kamis kemarin (30/9).

KPK juga belum menjelaskan apakah Anisah hadir memenuhi panggilan penyidik atau tidak.

Pada Rabu malam lalu (15/9), KPK melakukan OTT di HSU Kalsel dan mengamankan tujuh orang tersangka. Keesokan harinya KPK menetapkan tiga orang di antaranya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU tahun 2021-2022.

Mereka adalah Maliki (MK) selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten HSU sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA); Marhaini (MRH) selaku Direktur CV Hanamas; dan Fachriadi (FH) selaku Direktur CV Kalpataru.

Adapun barang bukti yang telah diamankan saat OTT di antaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp 345 juta.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat