MENU TUTUP

Insiden Perahu Terbalik, Gubernur Khofifah Wajibkan Nakhoda Punya Sertifikat Mengemudi

Sabtu, 06 November 2021 | 08:35:50 WIB
Insiden Perahu Terbalik, Gubernur Khofifah Wajibkan Nakhoda Punya Sertifikat Mengemudi

GENTAONLINE.COM - Seluruh nakhoda perahu penyeberangan di Sungai Bengawan Solo ke depan diwajibkan memiliki sertifikat mengemudi.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau lokasi tempat kejadian peristiwa perahu terbalik di Sungai Bengawan Solo, terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

Menurut Khofifah, jika para nakhoda sudah punya sertifikat mengemudi dari Dinas Perhubungan, maka paling tidak dapat mengurangi risiko kecelakaan maut saat melakukan pekerjaannya.


"Seharusnya para nakhoda perahu penyeberangan ini mempunyai sertifikat mengemudi dari Dinas Perhubungan dan juga surat kelayakan armada perahu itu sendiri," kata Khofifah dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (6/11).

Selain itu, tempat penyeberangan perahu di Bengawan Solo juga harus memiliki SK dari pemerintah setempat. Karena perahu ini melayani rute antara Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, maka hal ini akan menjadi kewenangan provinsi yang menanganinya.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Dishub supaya sertifikasi nakhoda dan kelaikan armada bisa cepat selesai dan itu nantinya gratis," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang turut mendampingi Gubernur Khofifah berharap jembatan penyeberangan yang menghubungkan dua Kabupaten Tuban dan Bojonegoro bisa selesai akhir tahun ini.

"Pesan Gubernur Khofifah, kita berharap semuanya agar jembatan ini cepat selesai dan pada waktu penandatanganan kesepakatan pembangunan antara pemerintah Bojonegoro dan Tuban, saya sendiri waktu itu yang menjadi saksi," tegas Bupati.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat