MENU TUTUP

MPR Minta Sri Mulyani Dipecat, Pimpinan DPR: Biasanya Malah Dipertahankan Pak Jokowi

Jumat, 03 Desember 2021 | 08:40:05 WIB
MPR Minta Sri Mulyani Dipecat, Pimpinan DPR: Biasanya Malah Dipertahankan Pak Jokowi

GENTAONLINE.COM - Pimpinan MPR RI disarankan duduk bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperbaiki hubungan yang belakangan tengah renggang.

Kerenggangan terjadi lantaran Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat Sri Mulyani yang tidak kooperatif.

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar menyarankan kepada pimpinan MPR untuk menempuh jalur dialog. Dengan jalur tersebut diyakini bisa ada solusi atas permasalahan yang ada.


Dikatakan Muhaimin, mendorong Presiden Jokowi mencopot seorang menteri adalah hal yang tidak produktif. Pasalnya, kata dia, melantik atau mencopot menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

Justru, lanjut Wakil Ketua DPR RI ini, semakin didorong untuk dicopot, yang sering terjadi menteri yang bersangkutan akan dipertahankan oleh kepala negara.

"Kalau dengan cara minta diberhentikan segala macam, biasanya malah dipertahankan oleh Pak Jokowi, kan sia-sia," tandasnya.(rml)

 

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid