MENU TUTUP

Sistem Pemilu Kerap Berubah,Burhanuddin Muhtadi: Berkaitan dengan Nasib Parpol dan Kandidat Presiden

Kamis, 06 Januari 2022 | 08:34:51 WIB
Sistem Pemilu Kerap Berubah,Burhanuddin Muhtadi: Berkaitan dengan Nasib Parpol dan Kandidat Presiden

GENTAONLINE.COM - Indonesia memiliki sistem pemilihan umum yang selalu berubah-ubah setiap menjelang diadakan pemilu. Hal ini menjadi pertanyaan bagi sejumlah kalangan masyarakat.


DPR serta pemerintah pun didesak untuk memiliki satu skema yang baku untuk membuat sistem pemilu yang bisa bertahan lama dan berkualitas.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam acara diskusi virtual Gelora Talk bertemakan "Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang?", Rabu (5/1).


Sehingga perdebatan sistem pemilu yang kerap terkait dengan presidential threshold dan parliamentary threshold terjadi lantaran adanya kepentingan partai politik dan juga calon presiden.

“Jadi kesulitan utamanya mengapa sering terjadi perubahan, karena sangat politis,” imbuhnya.

Lanjut Burhanudin, perubahan yang dilakukan para elite di parlemen maupun pemerintah bersifat trial and error. Demi kepentingan jangka pendek dari mereka yang punya hasrat untuk pertahankan atau merebut kekuasaan.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid