Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB
JAKARTA — Jeritan hati ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) asal Kabupaten Rokan Hilir, Riau, akhirnya dibawa langsung ke jantung birokrasi negara. Ketua Persatuan PPPK Guru Rokan Hilir, Zulfahmi Siregar, mendatangi Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB, Selasa (13/1/2026), untuk menyuarakan keresahan yang kian menghimpit kehidupan para guru.
Langkah Zulfahmi bukan sekadar kunjungan formal. Ia datang sebagai mandataris ratusan guru PPPK yang merasa terombang-ambing oleh kebijakan penyesuaian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kebijakan tersebut, menurut mereka, justru menjauhkan guru dari keluarga, memperberat beban hidup, dan mengancam keberlangsungan profesi yang telah mereka pilih dengan pengabdian.
“Kami guru PPPK yang tersangkut persoalan penempatan unit kerja merasakan keresahan yang sama. Kami cemas, kami lelah, dan kami butuh nurani pemerintah,” kata Zulfahmi dengan nada getir.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi kepegawaian, melainkan menyangkut hak hidup layak. Jarak tempuh yang ekstrem antara rumah dan tempat tugas membuat biaya hidup melonjak, waktu bersama keluarga terkikis, dan stamina guru terkuras sebelum sampai di ruang kelas.
Zulfahmi memaparkan pengalaman pribadinya sebagai gambaran nyata. Ia dan istrinya, yang sama-sama berstatus guru PPPK, selama ini tinggal dan mengabdi di wilayah Lenggadai. Namun, kebijakan penempatan membuat mereka terpisah jauh oleh jarak dan waktu.
“Saya ditempatkan di perbatasan Kota Dumai, sementara istri saya justru terlempar ke perbatasan Sumatera Utara. Setiap hari kami menempuh perjalanan tiga hingga lima jam. Ini bukan lagi soal nyaman atau tidak, tapi soal sanggup atau menyerah,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Zulfahmi, juga dialami ratusan guru PPPK lainnya di Rokan Hilir dengan cerita pilu masing-masing. Dampaknya bukan hanya pada kelelahan fisik dan psikologis, tetapi juga berisiko menimbulkan masalah administrasi kinerja serta berpengaruh terhadap tunjangan guru dalam sistem pendataan daerah.
Zulfahmi mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan persoalan ini secara resmi melalui surat permohonan kepada Kepala BKN RI. Dalam surat itu, mereka meminta perubahan struktur Unit Organisasi (UNOR) pada sistem E-Kinerja yang berada di bawah kewenangan BKN.
Ia merinci, jika guru dikembalikan ke sekolah asal, mereka justru tidak memperoleh jam mengajar akibat kelebihan tenaga pendidik. Dampaknya, Tunjangan Profesi Guru (TPG) sertifikasi terancam tidak cair karena jam mengajar tidak terpenuhi. Sebaliknya, sekolah tempat mereka bertugas saat ini justru mengalami kekurangan guru.
Selain itu, faktor domisili keluarga, kewajiban mengikuti pasangan, jarak tempuh yang tidak manusiawi, serta adanya rekomendasi resmi melepas dari sekolah asal dan menerima di sekolah tujuan, menjadi alasan kuat permohonan tersebut.
Zulfahmi tak menutup kekhawatiran terburuk apabila pemerintah tidak segera memberi kepastian. Ia menyebut, tekanan yang terus berlarut bisa berujung pada kekecewaan mendalam, bahkan memaksa sebagian guru untuk memilih jalan pahit: mengundurkan diri.
“Jika tidak ada kebijakan afirmatif, akan ada guru-guru yang menyerah. Kami hanya ingin dipertahankan di sekolah yang pantas dan sanggup kami jalani. Kami sudah bolak-balik ke banyak instansi. Di BKN inilah kami mempertaruhkan harapan terakhir,” pungkasnya. (rls/zunnur)
