MENU TUTUP

Kades di Tapung Hilir Pungli SKT Tanah diduga atas Izin Camat dan PJ Bupati Kampar

Ahad, 11 Juni 2023 | 14:50:09 WIB
Kades di Tapung Hilir Pungli SKT Tanah diduga atas Izin Camat dan PJ Bupati Kampar

KAMPAR - Sejumlah warga mengeluhkan adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh Kedes Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar terkait pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) diwilayah tersebut dengan besaran Rp 4 juta sampai Rp 8 juta.

Saat dikonfirmasi, sebut saja namanya badu nama samaran satu diantara warga yang mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) terkait pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) mengaku kecewa dan berharap ada tindak lanjut atas kondisi ini.

"Kami rakyat kecil diperas padahal itu seharusnya gratis ," katanya minggu (11/6).

Beredar kabar bahwa Kades mengumpulkan dana pungli diduga sudah izin PJ Bupati Kampar. 

"Dalih ada setoran ke banyak pihak hingga PJ Bupati Kampar merupakan tindakan yang melawan hukum, kami akan telusuri ini" kata Edi Lelek ketua LSM Kaukus Global Transparansi .

Menurut Edi masalah ini akan dilaporkan ke Kejari Kampar dan Ombudman RI wilayah Riau.

"Nanti kami akan buat laporan bukti punglk sudah kami kantongi"katanya. (*)

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid