Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

PANGKALAN KERINCI – Aksi unjuk rasa besar-besaran terkait penolakan relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali berlangsung di Kabupaten Pelalawan, Kamis (4/12/2025). Namun, di balik gelombang massa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) yang memenuhi Kantor Bupati dan DPRD, muncul dugaan kuat bahwa Bupati Pelalawan Zukri turut bermain di balik layar.

Informasi yang beredar di kalangan aktivis dan tokoh masyarakat menyebutkan, aksi tersebut tidak sepenuhnya spontan. Bupati Zukri diduga ikut mengarahkan dan mengondisikan massa untuk turun ke jalan. Hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa kawasan TNTN merupakan salah satu basis suara terbesar bagi Zukri dalam Pilkada Pelalawan maupun Pileg 2024 lalu.

Sumber internal  bahkan menyebutkan bahwa Zukri “bermain dua kaki”: satu sisi memberi sinyal mendukung aksi warga, namun di sisi lain seolah menyetujui rencana relokasi yang didorong pemerintah pusat.

“Di bawah, beliau terkesan mendukung warga. Tapi ke atas, beliau seolah-olah ikut mendukung relokasi. Ini yang membuat situasinya makin panas,” ujar seorang aktivis yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ratusan massa AMMP berkumpul dari berbagai penjuru menggunakan kendaraan roda dua dan empat menuju pusat kota Pangkalan Kerinci. Aksi ini disebut sebagai kelanjutan dari tiga demonstrasi besar sebelumnya, masing-masing di Kantor Gubernur Riau dan di Pekanbaru.

Koordinator Umum AMMP, Wandri Saputra Simbolon, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat menolak keras relokasi dari TNTN. Ia menuding pemerintah tidak mempertimbangkan sejarah keberadaan warga yang sudah bermukim jauh sebelum TNTN dikukuhkan sebagai kawasan taman nasional.

“Kami meminta pemerintah tidak sewenang-wenang mengusir masyarakat dari kawasan yang diklaim sebagai TNTN. Kajian harus utuh, termasuk sejarah pengukuhan Tesso Nilo,” tegas Wandri.

Aksi kemudian bergeser ke gerbang Kantor DPRD Pelalawan. Di sana, massa menggelar orasi keras menyorot minimnya dialog dari pemerintah pusat.

“Kemarin Menteri Kehutanan datang ke Riau, tapi tidak mau bertemu masyarakat. Padahal warga ingin penjelasan langsung,” teriak Wandri.

DPRD Turun, Dialog Terbuka Digelar

Pimpinan DPRD Pelalawan, termasuk Wakil Ketua Baharudin, turun langsung menemui massa ditemani Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara SIK dan beberapa anggota dewan lainnya.

“Sejak pagi kami sudah menunggu kedatangan bapak ibu semua. Forkopimda lengkap, siap berdialog,” ujar Baharudin.

DPRD kemudian mengundang 20 perwakilan demonstran untuk berdiskusi di Kantor Bupati.

Seiring merapinya rangkaian aksi dan mobilisasi massa dalam empat gelombang demonstrasi, dugaan keterlibatan Bupati Zukri sebagai penggerak aksi makin menguat.

Beberapa tokoh desa di sekitar TNTN menyebut ada komunikasi intens antara orang-orang dekat Zukri dengan koordinator lapangan demonstrasi. Langkah ini diduga sebagai upaya menjaga dukungan masyarakat TNTN—basis suara penting bagi Zukri—agar tetap solid menjelang kontestasi politik berikutnya.

“Ini bukan sekadar aksi spontan. Terlalu rapi. Banyak yang bilang ini digerakkan dari atas,” ujar seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam aksi tersebut.

Lantaran hujan deras, massa sempat berteduh di Ruang Publik Kreatif sebelum melanjutkan orasi. Aksi berjalan kondusif berkat pengamanan puluhan personel gabungan Polres Pelalawan, TNI, dan Satpol PP.

Unjuk rasa keempat ini kembali menegaskan aspirasi masyarakat yang menolak relokasi dan menuntut dialog nyata dari KLHK maupun Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Namun di tengah riuh aspirasi warga, bayang-bayang dugaan keterlibatan Bupati Zukri dalam menghasut dan mengarahkan massa menambah dimensi politik yang lebih panas dari sekadar isu relokasi TNTN. (*)