Dugaan Pertamax Oplosan di Riau, Mahasiswa Geruduk Pertamina: Kami Akan Kawal Sampai Tuntas!

Pekanbaru – Suara teriakan dan spanduk protes mewarnai jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru, Kamis (19/6/2025) siang. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (Ampun) turun ke jalan, menyuarakan keresahan masyarakat atas dugaan beredarnya Pertamax oplosan di Provinsi Riau.

Mereka menuntut transparansi dari PT Pertamina Patra Niaga dan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) segera mengusut dugaan penyimpangan yang dinilai merugikan konsumen.

“Kami tidak diam melihat rakyat dirugikan,” tegas Cornel, Koordinator Umum aksi. “Ini bukan sekadar protes, tapi seruan moral. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya menjadi korban permainan kualitas bahan bakar.”

Aksi ini berlangsung tertib namun penuh semangat. Mahasiswa membawa poster dan menyerukan yel-yel sambil mengepung kantor Pertamina. Namun, keinginan mereka untuk bertemu langsung dengan Kepala Cabang Pertamina Riau, Wilson, tak terpenuhi.

“Kami minta Wilson keluar dan beri penjelasan, tapi tak digubris. Jika tak ada jawaban, kami akan kembali dengan aksi lebih besar!” ujar Cornel lantang.

Sebagai perwakilan, Taufik Lubis, Sales Branch Manager Riau III, akhirnya menemui massa. Ia menyampaikan permohonan maaf karena Kepala Cabang sedang bertugas di luar daerah.

“Kami apresiasi suara teman-teman mahasiswa. Kita punya tujuan yang sama: memastikan distribusi BBM tepat dan berkualitas. Kalau ada pelanggaran, kami terbuka menerima laporan dan siap menindak tegas SPBU nakal,” kata Taufik di hadapan massa.

Ia menambahkan, semua masukan akan dibahas internal sebagai bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Namun bagi Ampun, pernyataan itu belum cukup. Mereka menuntut adanya audit terbuka, data hasil uji mutu BBM, dan sanksi jelas terhadap pihak-pihak yang bermain di balik dugaan oplosan.

“Kami akan kawal ini sampai tuntas. Jangan anggap remeh suara rakyat. BBM itu kebutuhan pokok. Jika kualitasnya dicurangi, maka ini bentuk pengkhianatan terhadap hak publik,” tutup Cornel.

Aksi pun ditutup dengan seruan akan adanya aksi lanjutan (jilid dua) jika tidak ada respon konkret dari Pertamina maupun pihak pemerintah. (rls)