MENU TUTUP

Jokowi Ditanya Siswa SMK, Mengapa tak Tegas Tindak Koruptor?

Senin, 09 Desember 2019 | 13:34:55 WIB
Jokowi Ditanya Siswa SMK, Mengapa tak Tegas Tindak Koruptor?

 GENTAONLINE.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat pertanyaan unik saat kunjungannya di SMKN 57 Jakarta Selatan, Senin (9/12) pagi. Seorang siswa jurusan Tata Boga, Harley Hermansyah, bertanya kepada presiden tentang lemahnya penindakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia. 

 

"Mengapa negara kita mengatasi para koruptor itu tidak tegas? Mengapa kita tidak berani mengambil tindakan seperti di luar dengan hukum mati?" tanya Harley di hadapan Jokowi.  Mendengar pertanyaan yang cukup kritis ini, presiden langsung menjawab. Menurut Jokowi, saat ini memang Undang-Undang (UU) yang ada tidak mengatur secara spesifik mengenai hukuman mati terhadap koruptor.

 

Ia menyampaikan ancaman hukuman mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi terhadap anggaran atau bantuan tanggap bencana alam.  "Tapi selain itu tidak. Misalnya ada gempa di NTB, ada anggaran penanggulangan, duit dikorupsi, itu bisa ancamanya (hukuman mati). Namun di luar bencana, memang di UU kita belum ada. UU nya adapun, belum tentu diberikan ancaman hukuman mati," jelas Jokowi. 

 

Kendati demikian, Jokowi menegaskan penegak hukum tidak boleh terpaku pada besaran uang negara yang dikorupsi. Meski besar, sedang, atau kecil pun, Jokowi menyebut bahwa korupsi tetaplah korupsi.  "Pemerintah sedang membangun sebuah sistem, membangun pagar-pagar untuk hilangkan korupsi di negara kita. Namun apapun, semuanya memerlukan proses. Negara lain pun memerlukan proses," kata Jokowi. 

 

Soal pemberian ancaman hukuman mati terhadap koruptor, Jokowi menyebut bahwa opsi ini mungkin diberlakukan bila memang masyarakat menginginkan. Tentunya, prosesnya harus melalui legislasi parlemen. "Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana, tipikor itu dimasukkan tapi sekali lagi juga termasuk yang ada di legislatif," kata Jokowi. (rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat