MENU TUTUP

Aliansi Masyarakat Kampar Independen Minta Pelantikan Nazara Ditunda Hingga 2021

Selasa, 21 April 2020 | 17:02:03 WIB
Aliansi Masyarakat Kampar Independen Minta Pelantikan Nazara Ditunda Hingga 2021 DPRD Kampar

Kampar- Aliansi Masyarakat Kampar Independen minta pelantikan Nazara ditunda minimal hingga tahun 2021 dikarenakan situasi pandendemi covid 19 masih belum berakhir. 

"Kami minta sebaiknya ditunda minimal hingga 2021, kami minta Pimpinan DPRD Kampar fokus bekerja untuk membantu masyarakat hingga wabah ini berakhir" , tutur Ketua Aliansi Masyarakat Kampar Independen Eki Saputra, selasa (21/4) sore. 

Menurut Eki, selain masalah covid 19 juga terkait belum adanya keputusan resmi dari pengadilan atas hasil gugatan saudara Morlan Simanjuntak.

" Proses gugatan hukum masih berjalan maka sebaiknya menunggu inkrah, jangan nanti menimbulkan masalah baru di DPRD Kampar" tambah Eki. 

Sebagaimana diketahui Anatona Nazara telah menerima SK Gubernur Riau sebagai PAW anggota DPRD Kampar Morlan Simanjuntak yang dipecat oleh DPP PDIP. Terkait hal ini Morlan Simanjuntak mengajukan keberatan ke PDIP dan gugatan serta secara resmi telah melaporkan Sekjen PDIP Hasto ke Bareskrim.

Sampai berita ini diterbitkan pihak Pimpinan DPRD Kampar belum memberikan keterangan resmi terkait polemik pelantikan Anatona Nazara. (edi Lelek) 

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid