Dugaan Korupsi Ketua KOPSA-M Desa Pangkalanbaru Bergulir
Kampar- Dugaan Korupsi oleh Ketua Koperasi Tani Sawit Makmur (Kopsa-M) Antony Hamzah (52) bergulir, terkait tidak transparanya pengelolaan dana hasil panen sawit yang selama ini di kelolanya.
"Kita dapat informasi dari masyarakat, bahwa selama menjabat ketua koperasi sdr Antoni diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana koperasi", kata Edi Lelek, dari Lembaga Kaskus Global Transparansi, senin (25/01)
Menurut Edi Lelek, saudara ketua koperasi selalu berdalih terbeban utang padahal itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai ketua koperasi yang ada di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
"Setiap hari hanya mempermasalahkan utang, padahal faktanya kegiatan yang dilaksanakan di koperasi tidak transparan, mengambil kebijakan tanpa koordinasi dengan anggota, pupuk, sewa alat berat, angkutan dan hasil panen semua tidak jelas, " tuturnya.
Edi mengakui bahwa Antoni bisa terlibat masalah hukum, apabila nanti dirinya tidak bisa menjelaskan penggunaan anggaran
"Kami sedeng mengumpulkan bukti-bukti dilapangan melalui anggota koperasi" katanya.
Sumber gentaonline masyarakat setempat yang tak ingin namanya di ekspose mengatakan bahwa Antoni juga arogan dan banyak memberhentikan para pekerja lokal tanpa musyawarah.
"Maunya dia sendiri yang menjadi raja di koperasi, masyarakat setempat sudah berbuat baik dengannya dengan mempercayakan ketua koperasi padanya, padahal Antoni bukan masyarakat setempat" tuturnya.
Sebagaimana diketahui Kopsa M punya lahan seluaseluas 1.415 hektare. Namun, selama Antoni menjabat kualitas sawitnya kurang berkembang, jadi semak belukar dan ditumbuhi pohon hutan.
Ditempat terpisah pihak PTPN V membongkar kinerja Antoni, memang ada kebun rusak tapi disebabkan faktor alam.
"Disebabkan banjir berulang sehingga merendam kebun cukup lama," kata Kepala Humas PTPN V Risky Atriyansah beberapa waktu yang lalu.
Menurut Risky, kondisi ini membuat bibit sawit mati. Sebagai tindak lanjut, perusahaan sudah berulang kali melakukan penyisipan tanaman.
Hanya saja, tambah Risky, koperasi menjalin kerja sama dengan pihak lain pada tahun 2014. Akibatnya, kebun menjadi tidak terawat dan menjadi semak.
"Pengurus Kopsa-M juga menolak pengelolaan kebun secara single manajemen (manajemen satu pintu) oleh PTPN V sehingga areal tidak terpelihara dengan baik sesuai dengan kultur teknis tanaman," terang Risky.
Pada perkembangannya, PTPN V mengajak pengurus Kopsa-M melakukan perbaikan areal yang bermasalah. Namun, lagi-lagi pengurus koperasi tidak setuju.
Terkait peran ikut membayar kredit koperasi, PTPN V menyatakan itu sebagai avalis. Hal itu tertuang dalam perjanjian, di mana adalah Kewajiban PTPN V mengeluarkan dana talangan.
"Artinya PTPN V mempunyai tanggung jawab untuk menutupi pembayaran cicilan utang Kopsa M yang kurang ke Bank Mandiri," kata Risky.
Di sisi lain, PTPN V menilai iktikad baik dari Antoni selaku ketua Kopsa-M belum tampak dalam pembayaran cicilan utang ke Bank Mandiri.
"Hanya Rp5 juta per bulan sedangkan pendapatan Kopsa-M telah mencapai Rp1,8 miliar per bulan," jelas Risky.
Risky menambahkan, permasalahan Kopsa-M dengan PTPN V saat ini proses hukum secara perdata di tingkat Kasasi Mahkamah Agung. (Kojin)
