Partai Demokrat Disebut Mampu Gagalkan 'Operasi Kudeta'
GENTAONLINE.COM - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, langkah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers, sudah tepat. AHY menyinggung isu kudeta di partai besutan ayahnya itu.
"Kalau tidak diatasi dengan cepat, bukan tidak mungkin nasib demokrat bisa tragis, bisa bernasib sama seperti partai lain yang dikudeta, diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK kemenkumham," kata Pangi dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Rabu (3/2).
Pangi memantau, terjadi politik belah bambu di Demokrat seperti pernah menyasar internal partai Golkar dengan munculnya dualisme kepengurusan via munas Ancol dan Munas Bali. Hal sama juga terjadi dualisme partai PPP pada munaslub Jakarta dan Surabaya. Bahkan partai berkarya baru saja mengalami hal serupa dimana kepengurusan Tommy Soeharto dikudeta Muchdi Purwoprandjono.
"Polanya sebenarnya sama memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat, mengambil dan memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, menyelenggarakan munaslub, Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan yang sah (SK) sesuai selera chemestry kekuasaan," ujar Pangi.
Pangi memandang, partai oposisi cenderung menjadi target dan korban operasi khusus 'kudeta' tersebut. Hanya saja, Pangi memantau, Demokrat masih selamat dari operasi khusus tersebut.
"Paling tidak partai demokrat cukup mahir dan piawai mengendus dan mampu dengan cepat mengantisipasi upaya politik belah bambu menyasar partai tersebut, berhasil menggagalkannya, akibat operasi tersebut mengalami patahan di tengah jalan," ucap Pangi.
Sebelumnya, AHY mengungkap, terdapat pihak yang tengah mengancam Partai Demokrat saat ini. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Jokowi.(rep)
