MENU TUTUP

Jokowi Wanti-wanti Para Bupati: Proyek Pemerintah Wajib Pakai Produk Lokal!

Jumat, 26 Maret 2021 | 10:46:27 WIB
Jokowi Wanti-wanti Para Bupati: Proyek Pemerintah Wajib Pakai Produk Lokal!

GENTAONLINE.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sederet pesan khusus kepada para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Salah satu pesannya adalah wajib menggunakan produk lokal untuk setiap proyek pemerintah.

 

Hal itu disampaikannya dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V APAKSI di Istana Negara, Jumat (26/3/2021). "Setiap proyek yang ada, program yang ada, harus, wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-kali membeli untuk proyek pemerintah, itu membeli produk asing," tegasnya.

 

Jokowi menjelaskan, dia menekankan penggunaan produk lokal agar dampak dari proyek pemerintah bisa dirasakan maksimal oleh ekonomi lokal. Apa lagi dunia usaha dalam kondisi terpuruk selama pandemi COVID-19. "Untuk apa? Biar ada demand, biar ada konsumsi," tegasnya.

 

Dengan memaksimalkan penggunaan produk lokal, Jokowi percaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa ditekan. "Kalau ada demand dan konsumsi naik produksi di pabrik, produksi di industri juga akan meningkat. Sehingga enggak ada yang PHK karyawannya," tegas Jokowi. (dtk)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid