MENU TUTUP

Pak Jokowi Tak Mau Ternodai dengan Kudeta Demokrat KSP Moeldoko

Rabu, 30 Juni 2021 | 08:31:33 WIB
Pak Jokowi Tak Mau Ternodai dengan Kudeta Demokrat KSP Moeldoko

GENTAONLINE.COM - Pengamat politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin menilai manuver Partai Demokrat versi Kepala KSP Moeldoko bakal sia-sia di PTUN.

"Meski tak lagi punya harapan, PD versi Moeldoko menggugat ke PTUN karena mengurangi rasa malu dan sudah terlanjur habis duit banyak," katanya , Selasa (29/6).

Baginya, itu manuver puncak PD versi Moeldoko untuk merebut legalitas partai dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Itu serangan terakhir dengan dasar hukum lemah," jelasnya.

Mualimin menjelaskan, sebenarnya dengan Kemenkumham menolak berkas Partai Demokrat versi Moeldoko beberapa waktu lalu, sudah jelas tidak bisa mendapatkan legalitas partai.

"Sudah basah sekalian nyemplung'. Jadi, gerombolan Partai Demokrat versi Moeldoko terus menyerang dengan upaya-upaya yang konyol dan kemungkinan besar kalah di pengadilan,"katanya.

Menurutnya, penolakan Kemenkumham itu pun sebagai tanda Presiden Jokowi tidak mengistimewakan Moeldoko.

"Sejatinya, Jokowi tak mau kena noda politik akibat kudeta PD yang dilancarkan KSP Moeldoko," ucapnya.(wte)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid