MENU TUTUP
Kondisi Darurat,

Jokowi Didesak Keluarkan Dekrit Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Rabu, 23 Juni 2021 | 09:12:44 WIB
Jokowi Didesak Keluarkan Dekrit Perpanjang Masa Jabatan Presiden

GENTAONLINE.COM - Wacana penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo terus disuarakan oleh politisi Gerindra Arief Poyuono. Dalam video 8 menit 25 detik mulanya Arief Poyuono mengurai bahwa hari ini Indonesia sedang mengalami kondisi genting karena pandemi virus corona baru (Covid-19).

Pandemi Covid-19 dijelaskan Arief berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan politik masyarakat. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, harus ada perubahan politik dengan dua cara. Pertama, amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 kali. Yang kedua, adalah Jokowi mengeluarkan dekrit Presiden.

"Kita tidak tahu kapan Covid-9 ini berakhir, tahun 2024 ini sangat dekat bisa saja masa jabatan Jokowi ditambah 3 tahun lagi. Atau masa jabatan anggota DPR juga bertambah. Kan bisa? dalam keadaan darurat? demikian penjelasan Arief Poyuono. Ketua Umum  Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu juga menguraikan andai kata agenda pemilihan presiden tetap dilakukan tahun 2024 mendatang maka risikonya adalah peningkatan kasus Covid-19.

Alasannya, banyak ornag yang melakukan kampanye dan ada biaya besar untuk pemilu. "Duit bisa untuk menyelamatkan rakyat karena terdampak Covid-19. Untuk nangani Covid-19," sebutnya.

Arief bahkan juga mengurai fakta bahwa dalam situasi seperti saat ini, para Kepala daerah malah lebih rajin melakukan pencitraan untuk merengkuh perhatian demi mendapatkan tiket Capres untuk tahun 2024 mendatang. "Faktanya saat ini banyak Gubernur lebih rajin pencitraan mau jadi presiden. Akhirnya rakyatnya kelelaran, penanganan Covid-19 keleleran, baik di Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta," demikian kata Arief Poyuono. (rmol)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat