MENU TUTUP

Komisi IX DPR Minta Perpanjangan PPKM Harus Disertai Bansos Berkeadilan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:16:20 WIB
Komisi IX DPR Minta Perpanjangan PPKM Harus Disertai Bansos Berkeadilan

JAKARTA,Gentaonline.com - Keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021 mendatang harus diiringi dengan penyempurnaan kebijakan. Paling tidak, harus diupayakan agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan.

"Penegakan kedisiplinan harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis. Dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat," kata anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay saat berbincang , Selasa (3/8).

Selain itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) serta berupa subsidi bagi masyarakat yang terdampak juga harus dipastikan tepat sasaran.

Sebab, fakta di lapangan telah menunjukkan kebijakan PPKM berdampak buruk pada perekonomian masyarakat. Tidak sedikit usaha masyarakat terganggu dan menyebabkan penghasilan menurun dan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi.

"Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan," imbuh Saleh Daulay. (rmol)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pimred Gentaonline.com Berikan Apresiasi Terhadap Penanganan Kasus LY di Polrestabes Pekanbaru.

2

IKA FEKONSOS UIN SUSKA RIAU, TAJA PROGRAM ALUMNI DENGAN MATERI PERTAMA TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA

3

APAK Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembebasan Bersyarat Asri Auzar ke BAPAS Pekanbaru

4

Aktivis Lingkungan Desak Polisi Tangkap Pelaku PETI di Peranap, Surat Resmi Desa Dinilai Bukti Keresahan Warga

5

SPBU Kerinci Disorot, Distribusi Bio Solar Subsidi Jadi Sorotan Warga

6

Dugaan Tangkap Lepas Di Kasus Narkoba. Terjadi Juga Di Kasus PETI. Dengan Istilah "BAKAR LALU STOR UPETINYA BILA MAU OPERASI KEMBALI". Baturijal Hulu Membara !

7

PTUN Pekanbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 22978 seluas 19.775 m2 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

8

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan terduga pelaku Shidiq Al Fajri kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Tambang, Resor Kampar, Polda Riau.

9

Kuasa Hukum Desak Aparat Penegakan Hukum APH di Wilayahnya Konflik Lahan Eks HGU 366 Hektar Lahan