MENU TUTUP

Komisi IX DPR Minta Perpanjangan PPKM Harus Disertai Bansos Berkeadilan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:16:20 WIB
Komisi IX DPR Minta Perpanjangan PPKM Harus Disertai Bansos Berkeadilan

JAKARTA,Gentaonline.com - Keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021 mendatang harus diiringi dengan penyempurnaan kebijakan. Paling tidak, harus diupayakan agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan.

"Penegakan kedisiplinan harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis. Dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat," kata anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay saat berbincang , Selasa (3/8).

Selain itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) serta berupa subsidi bagi masyarakat yang terdampak juga harus dipastikan tepat sasaran.

Sebab, fakta di lapangan telah menunjukkan kebijakan PPKM berdampak buruk pada perekonomian masyarakat. Tidak sedikit usaha masyarakat terganggu dan menyebabkan penghasilan menurun dan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi.

"Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan," imbuh Saleh Daulay. (rmol)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid