MENU TUTUP

Komisi IX DPR Minta Perpanjangan PPKM Harus Disertai Bansos Berkeadilan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:16:20 WIB
Komisi IX DPR Minta Perpanjangan PPKM Harus Disertai Bansos Berkeadilan

JAKARTA,Gentaonline.com - Keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021 mendatang harus diiringi dengan penyempurnaan kebijakan. Paling tidak, harus diupayakan agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan.

"Penegakan kedisiplinan harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis. Dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat," kata anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay saat berbincang , Selasa (3/8).

Selain itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) serta berupa subsidi bagi masyarakat yang terdampak juga harus dipastikan tepat sasaran.

Sebab, fakta di lapangan telah menunjukkan kebijakan PPKM berdampak buruk pada perekonomian masyarakat. Tidak sedikit usaha masyarakat terganggu dan menyebabkan penghasilan menurun dan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi.

"Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan," imbuh Saleh Daulay. (rmol)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat