MENU TUTUP

DPR Anggarkan Rp 2 M untuk Pengadaan Multivitamin

Kamis, 02 September 2021 | 10:35:31 WIB
DPR Anggarkan Rp 2 M untuk Pengadaan Multivitamin

GENTAONLINE.COM - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menganggarkan dana untuk pengadaan multivitamin. Dikutip dari laman lpse.dpr.go.id pengadaan untuk multivitamin tersebut dianggarkan sebesar Rp 2.096.080.000.

"Nilai pagu paket Rp2.096.080.000. Nilai HPS (harga perkiraan sendiri) Rp2.074.950.955," tulis informasi di situs lpse.dpr.go.id.

Pengadaan multivitamin tersebut terdaftar dengan nomor tender 685087. Dalam situs tersebut tertera bahwa pengadaan mulitivitamin tersebut bersumber dari dana APBN.

Sistem pengadaan multivitamin ini adalah tender cepat harga terendah sistem gugur. Tender pengadaan telah selesai dan dimenangkan PT Chemipharma Julien Djonelida.

Telah mencoba mengontak Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar untuk menanyakan lebih lanjut terkait informasi tersebut. Namun hingga berita ini ditulis, Indra belum merespons. (rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pimred Gentaonline.com Berikan Apresiasi Terhadap Penanganan Kasus LY di Polrestabes Pekanbaru.

2

IKA FEKONSOS UIN SUSKA RIAU, TAJA PROGRAM ALUMNI DENGAN MATERI PERTAMA TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA

3

APAK Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembebasan Bersyarat Asri Auzar ke BAPAS Pekanbaru

4

Aktivis Lingkungan Desak Polisi Tangkap Pelaku PETI di Peranap, Surat Resmi Desa Dinilai Bukti Keresahan Warga

5

SPBU Kerinci Disorot, Distribusi Bio Solar Subsidi Jadi Sorotan Warga

6

Dugaan Tangkap Lepas Di Kasus Narkoba. Terjadi Juga Di Kasus PETI. Dengan Istilah "BAKAR LALU STOR UPETINYA BILA MAU OPERASI KEMBALI". Baturijal Hulu Membara !

7

PTUN Pekanbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 22978 seluas 19.775 m2 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

8

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan terduga pelaku Shidiq Al Fajri kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Tambang, Resor Kampar, Polda Riau.

9

Kuasa Hukum Desak Aparat Penegakan Hukum APH di Wilayahnya Konflik Lahan Eks HGU 366 Hektar Lahan