MENU TUTUP

BNPB Tarik Bantuan Helikopter di Riau

Selasa, 02 November 2021 | 09:59:21 WIB
BNPB Tarik Bantuan Helikopter di Riau

PEKANBARU,Gentaonline.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi mengakhiri status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Provinsi Riau tahun 2021. Pengakhiran status siaga darurat Karhutla dilakukan langsung oleh Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar pada, Jumat (29/10/2021). Sedangkan status siaga ditetapkan mulai 15 Februari sampai 31 Oktober 2021.

Karena itu, seluruh bantuan helikopter water bombing dan patroli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah ditarik. "Helikopter itu tergantung BNPB. Disesuaikan dengan statusnya. Karena status siaga  tidak diperpanjang, maka helikopter ditarik," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, Senin (1/11/2021).

Meski bantuan helikopter BNPB ditarik, lanjut Gubri, namun tetap ada helikopter yang distandby-kan untuk patroli.  "Tapi ada juga heli yang standby di sini. Karena laporan dari Kadis Ops Lanud Nurjadin Pekanbaru kita tetap melakukan monitoring Karhutla dari udara," terangnya. 

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, M Edy Afrizal mengatakan, pihaknya berencana meminta bantuan helikopter dari perusahaan untuk patroli Karhutla. 

"Helikopter bantuan BNPB sudah ditarik semua. Karena kita sudah cabut status siaga. Untuk helikopter patroli rencana kita minta bantuan perusahaan. Itu kalau cuaca panas, tapi kalau hujan tidak," katanya. "Selain itu, untuk patroli Karhutla kita dibantu pesawat tempur Lanud Roesmin Nurjadin," sambungnya. 

Lebih lanjut Edy Afrizal menyampaikan, helikopter yang ditarik BNPB ada enam unit. Terdiri dari lima helikopter water bombing, satu helikopter patroli. Kemudian ditambah satu pesawat patroli. "Namun awal-awal Karhutla kita juga ada dibantu helikopter patroli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," tutupnya.(mcr)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat