MENU TUTUP

Presiden Jokowi Ingin Pembangunan Ekonomi di Laut Natuna Utara Digencarkan

Rabu, 24 November 2021 | 08:26:45 WIB
Presiden Jokowi Ingin Pembangunan Ekonomi di Laut Natuna Utara Digencarkan

GENTAONLINE.COM - Pembangunan penegakan hukum dan keamanan saja tidak cukup untuk menjaga Laut Natuna Utara. Presiden Joko Widodo ingin ada pembangunan yang multidimensi, bukan hanya  kekuatan aparat penegak hukum, pertahanan dan keamanan di laut.

Begitu tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kepada wartawan Selasa sore (23/11).

“Kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun ya tidak akan efektif menjaga negara itu," kata Mahfud di laut Natuna, Selasa (23/11) sore.


Ratusan kapal-kapal nelayan dari Pantura sempat disiapkan untuk membantu menghidupkan Laut Natuna Utara. Hanya saja kapal nelayan terlalu kecil, sehingga sulit untuk berlayar hingga ke sana.

"Yang kedua, terjadi penolakan, terus ke sana kapalnya juga susah akhirnya kebijakan itu ditunda dulu jadi didiskusikan dulu bagaimana selanjutnya," imbuhnya.(rm)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pimred Gentaonline.com Berikan Apresiasi Terhadap Penanganan Kasus LY di Polrestabes Pekanbaru.

2

IKA FEKONSOS UIN SUSKA RIAU, TAJA PROGRAM ALUMNI DENGAN MATERI PERTAMA TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA

3

APAK Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembebasan Bersyarat Asri Auzar ke BAPAS Pekanbaru

4

Aktivis Lingkungan Desak Polisi Tangkap Pelaku PETI di Peranap, Surat Resmi Desa Dinilai Bukti Keresahan Warga

5

SPBU Kerinci Disorot, Distribusi Bio Solar Subsidi Jadi Sorotan Warga

6

Dugaan Tangkap Lepas Di Kasus Narkoba. Terjadi Juga Di Kasus PETI. Dengan Istilah "BAKAR LALU STOR UPETINYA BILA MAU OPERASI KEMBALI". Baturijal Hulu Membara !

7

PTUN Pekanbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 22978 seluas 19.775 m2 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

8

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan terduga pelaku Shidiq Al Fajri kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Tambang, Resor Kampar, Polda Riau.

9

Kuasa Hukum Desak Aparat Penegakan Hukum APH di Wilayahnya Konflik Lahan Eks HGU 366 Hektar Lahan