MENU TUTUP

Apakah Survei Kepuasan Kinerja Presiden Bisa Jadi Alasan Terbitkan Perppu Tunda Pemilu?

Kamis, 24 Februari 2022 | 11:04:40 WIB
Apakah Survei Kepuasan Kinerja Presiden Bisa Jadi Alasan Terbitkan Perppu Tunda Pemilu?

GENTAONLINE.COM - Rencana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan usul penundaan pemilu pada Presiden Joko Widodo terus mendapat kritik dari kalangan politisi.


Salag satunya dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman. Di mana dia turut menyoroti hasil survei tentang kepuasan publik yang dirilis sebelum Cak Imin membuat pernyataan kontroversi.

Dalam survei tersebut, terekam bahwa tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah naik menjadi di atas 70 persen.


“Apakah Perppu penundaan Pemilu bisa dibenarkan secara konstitusi dengan alasan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden di atas 70 persen menurut survei?” tanyanya lewat akun media sosial pribadi, Rabu malam (23/2).

Pertanyaan lainnya, apakah alasan untuk mencegah proyek mangkrak bisa masuk dalam kategori alasan terbitnya Perppu tersebut.


"Cukup, 5 tahun. Itu konstitusi. Itu demokrasi," tutupnya.(rml)

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat