MENU TUTUP

Demokrat: Lebih Masuk Akal Reshuffle Kabinet Ketimbang Mengemis Meminta Menunda Pemilu

Jumat, 11 Maret 2022 | 08:36:48 WIB
Demokrat: Lebih Masuk Akal Reshuffle Kabinet Ketimbang Mengemis Meminta Menunda Pemilu

GENTAONLINE.COM - Menguatnya wacana perombakan kabinet Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan dilakukan akhir Maret 2022 disambut positif oleh Partai Demokrat. Partai berlambang Mercy itu melihat langkah politik reshuffle kabinet lebih tepat ketimbang mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024.


Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan perombakana kabinet adalah upaya yang lebih tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, dan demokrasi yang semakin menurun.

Menurut Herzaky, langkah perombakan kabinet lebih tepat ketimbang berusaha keras menunda Pemilu 2024.


Ia menyarankan jika memang ada anggota kabinet yang tidak mampu menangani pandemi dengan baik, lebih baik Presiden mengganti anggota kabinetnya. Bahkan, sebaiknya yang tidak mampu bekerja, ya diganti atau mundur.

"Bukan malah meminta tambahan waktu berkuasa. Nanti pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi kita malah akan makin amburadul jika dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu," terang Herzaky.

Catatan Partai Demokrat, dijelaskan Herzaky, pemerintahan Joko Widodo masih memiliki waktu dua tahun. Sehingga, waktunya masih cukup  jika Presiden Jokowi ingin turun dengan dikenang sebagai presiden yang demokratis, taat konstitusi, dan melaksanakan amanah reformasi.

Ia meminta Presiden Jokowi mampu mengelola negeri di kala pandemi, dan menjaga demokrasi tetap kondusif di tengah godaan segelintir elite yang haus kekuasaan dan berupaya melakukan permufakatan jahat melanggengkan kekuasaan.

"Fokus bekerja untuk rakyat dan negeri ini, agar negeri ini bisa segera lepas dari pandemi, dan bisa segera pulih ekonominya. Bukan malah sibuk bersiasat berupaya melanggengkan kekuasaan," pungkasnya.


Meski demikian, untuk reshuffle Demokrat berpandangan bahwa kewenangan sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat