MENU TUTUP

Demokrat: Lebih Masuk Akal Reshuffle Kabinet Ketimbang Mengemis Meminta Menunda Pemilu

Jumat, 11 Maret 2022 | 08:36:48 WIB
Demokrat: Lebih Masuk Akal Reshuffle Kabinet Ketimbang Mengemis Meminta Menunda Pemilu

GENTAONLINE.COM - Menguatnya wacana perombakan kabinet Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan dilakukan akhir Maret 2022 disambut positif oleh Partai Demokrat. Partai berlambang Mercy itu melihat langkah politik reshuffle kabinet lebih tepat ketimbang mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024.


Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan perombakana kabinet adalah upaya yang lebih tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, dan demokrasi yang semakin menurun.

Menurut Herzaky, langkah perombakan kabinet lebih tepat ketimbang berusaha keras menunda Pemilu 2024.


Ia menyarankan jika memang ada anggota kabinet yang tidak mampu menangani pandemi dengan baik, lebih baik Presiden mengganti anggota kabinetnya. Bahkan, sebaiknya yang tidak mampu bekerja, ya diganti atau mundur.

"Bukan malah meminta tambahan waktu berkuasa. Nanti pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi kita malah akan makin amburadul jika dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu," terang Herzaky.

Catatan Partai Demokrat, dijelaskan Herzaky, pemerintahan Joko Widodo masih memiliki waktu dua tahun. Sehingga, waktunya masih cukup  jika Presiden Jokowi ingin turun dengan dikenang sebagai presiden yang demokratis, taat konstitusi, dan melaksanakan amanah reformasi.

Ia meminta Presiden Jokowi mampu mengelola negeri di kala pandemi, dan menjaga demokrasi tetap kondusif di tengah godaan segelintir elite yang haus kekuasaan dan berupaya melakukan permufakatan jahat melanggengkan kekuasaan.

"Fokus bekerja untuk rakyat dan negeri ini, agar negeri ini bisa segera lepas dari pandemi, dan bisa segera pulih ekonominya. Bukan malah sibuk bersiasat berupaya melanggengkan kekuasaan," pungkasnya.


Meski demikian, untuk reshuffle Demokrat berpandangan bahwa kewenangan sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Sungai Buluh Tak Kunjung Progres, LSM KPKN Pertanyakan SOP Kejati Riau

2

EFEKTIVITAS TIM TERPADU DIPERTANYAKAN: KONFLIK PT ARARA ABADI DAN WARGA MINAS TERUS BERLARUT

3

Profil Jumhur Hidayat Dipenjara di Era Presiden Jokowi, Kini Diangkat Prabowo Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

4

Instruksi Kejati Sumbar 'Dicuekin', Kasus Dugaan Korupsi Wali Nagari Mandeh di Kejari Pessel Mandek Hampir Satu Tahun ?

5

Dugaan Klenteng Berkedok Privat Room Tanpa Izin PBG Rumah Ibadah. Pemerintah Pesisir Selatan Bertindaklah ?

6

Pakar Kebijakan Publik Minta Pemerintah Segera Bertindak

7

Bangkitkan Rasa Cinta Almamater, Alumni Akuntansi Gelar Dialog Interaktif dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

8

Perkuat Silaturahmi, IKA Akuntansi S1 UIN Suska Riau Gelar Reuni Sekaligus Pelantikan Pengurus Baru

9

Masih dalam Suasana Syawal, Edi Lelek Bebas via Restorative Justice, Keluarga Apresiasi Dukungan Semua Pihak