Firli Bahuri: Komitmen KPK Benahi Demokrasi Lewat PCB
GENTAONLINE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk terus membenahi demokrasi Indonesia melalui Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang ditujukan untuk partai politik (parpol), kader parpol, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, hingga peserta pemilu.
Komitmen itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri saat disingggung kegiatan KPK menyelenggarakan PCB Terpadu 2020 yang ditujukan untuk parpol.
"KPK tentu melakukan kerja-kerja dalam rangka upaya pemberantasan Korupsi, salah satu di antaranya adalah strategi melalui pendidikan, melalui pencegahan perbaikan sistem, dan penindakan," ujar Firli kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis siang (30/6).
"Mungkin ada kawan yang bertanya, kenapa kok partai politik yang disasar? Kita banyak tidak sadar, bahwa tidak ada demokrasi tanpa rakyat, tidak ada rakyat tempat penyaluran suara kecuali partai politik," kata Firli.
Oleh karena itu kata Firli, parpol sangat memiliki peran penting dalam demokrasi di Indonesia. Firli pun merangkum empat peran penting parpol di Indonesia.
"Satu, partai politik menguasai seluruh suara rakyat. Kalau suara rakyat bisa kita perjualbelikan, maka tetap akan ada korupsi," terang Firli.
Selanjutnya kata Firli, parpol menentukan wakil rakyat yang akan menduduki di kursi DPRD maupun DPR. Sehingga, parpol harus dijaga integritasnya dalam rangka memilih wakil rakyat.
"Partai politik juga menentukan sangat dominan tentang calon pemimpin, baik nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota. Bahkan Kades pun itu ada peran partai politik. Jadi tepat rasanya kita menyasar partai politik," jelas Firli.
Kemudian kata Firli, parpol juga menentukan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Sehingga, KPK berkomitmen untuk membenahi demokrasi di Indonesia melalui kegiatan PCB.
"Makanya kami bersemangat, berkomitmen, mari kita benahi demokrasi kita melalui pendidikan PCB baik kepada partai politik, kader partai politik, penyelenggara negara, termasuk juga kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu," pungkas Firli.(rml)
