MENU TUTUP

Jelang Pemilu 2024, Ini Cara Jitu Firli Bahuri Antisipasi Terjadinya Money Politic

Senin, 04 Juli 2022 | 08:48:04 WIB
Jelang Pemilu 2024, Ini Cara Jitu Firli Bahuri Antisipasi Terjadinya Money Politic

GENTAONLINE.COM - Berbagai upaya telah dan terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi. Menjelang Pemilu 2024 ini, KPK sudah merangkum cara-cara jitu untuk mengantisipasi terjadinya money politic. ]


Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, KPK merangkum ada tiga cara jitu yang dijalankan untuk mencegah terjadinya money politic dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang.

"Yang pertama kita bangun integritas partai politik," ujar Firli kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/6).

Karena menurut Firli, dengan partai politik (Parpol) yang berintegritas, dipastikan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar ketentuan UU.

"Yang kedua, partai politik kita dukung, terkait dengan memberikan kajian saran tentang perbaikan sistem politik kita. Sistem politik kita harus kita jauhkan dari praktik-praktik yang ramah terhadap korupsi," kata Firli.


"Artinya, partai politik kita jadikan garda terdepan dalam rangka pemberantasan korupsi," pungkas Firli.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid